PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 Oktober 2019
 PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willian Aditya Sarana mendesak koleganya sesama anggota DPRD untuk secepatnya menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar anggota DPRD DKI bisa bekerja.

"Saya mendorong agar segera diselesaikan tatib, papan dewan, dan lain sebagainya," kata William saat dikonfirmasi wartawan Minggu (6/10).

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Ia pun berpendapat, bila anggota dewan sudah rampung membahas AKD William pun mendorong wakil rakyat DKI untuk segera mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI desak pembahasan anggaran dipercepat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI (MP/Asropih)

Hal itu dilakukan, lanjut William, agar bisa mengoreksi usulkan pengadaan anggaran yang dirasa cukup janggal misalkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar.

"Agar kita bisa segera membahas APBD sehingga anggaran anggaran lain yang aneh yang dianggap tak masuk akal bisa segera dibahas karena itu hampir 100 triliun APBD nya tetapi kita hanya punya waktu kurang dari sebulan," kata William.

Baca Juga:

PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI termuda ini pun berharap agenda pembahadan APBD bisa secepatnya dilaksanakan. Ia juga mengaku selama lebih dari satu bulan belum seluruhnya mengenai rekan-rekannya di Parlemen Kebon Sirih.

"(Sekitar) 65 persen anggota DPR ini baru dan saya rasa belum 100 persen familiar dan kita cuma punya waktu kurang dari sebulan jadi saya dan fraksi PSI yg tentunya mendorong agar pembahasan APBD lebih cepat," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

#DPRD DKI Jakarta #PSI #APBD DKI #Dana Siluman RAPBD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - 1 jam, 20 menit lalu
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan