PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 Oktober 2019
 PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willian Aditya Sarana mendesak koleganya sesama anggota DPRD untuk secepatnya menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar anggota DPRD DKI bisa bekerja.

"Saya mendorong agar segera diselesaikan tatib, papan dewan, dan lain sebagainya," kata William saat dikonfirmasi wartawan Minggu (6/10).

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Ia pun berpendapat, bila anggota dewan sudah rampung membahas AKD William pun mendorong wakil rakyat DKI untuk segera mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI desak pembahasan anggaran dipercepat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI (MP/Asropih)

Hal itu dilakukan, lanjut William, agar bisa mengoreksi usulkan pengadaan anggaran yang dirasa cukup janggal misalkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar.

"Agar kita bisa segera membahas APBD sehingga anggaran anggaran lain yang aneh yang dianggap tak masuk akal bisa segera dibahas karena itu hampir 100 triliun APBD nya tetapi kita hanya punya waktu kurang dari sebulan," kata William.

Baca Juga:

PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI termuda ini pun berharap agenda pembahadan APBD bisa secepatnya dilaksanakan. Ia juga mengaku selama lebih dari satu bulan belum seluruhnya mengenai rekan-rekannya di Parlemen Kebon Sirih.

"(Sekitar) 65 persen anggota DPR ini baru dan saya rasa belum 100 persen familiar dan kita cuma punya waktu kurang dari sebulan jadi saya dan fraksi PSI yg tentunya mendorong agar pembahasan APBD lebih cepat," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

#DPRD DKI Jakarta #PSI #APBD DKI #Dana Siluman RAPBD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Bagikan