PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi


Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willian Aditya Sarana mendesak koleganya sesama anggota DPRD untuk secepatnya menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar anggota DPRD DKI bisa bekerja.
"Saya mendorong agar segera diselesaikan tatib, papan dewan, dan lain sebagainya," kata William saat dikonfirmasi wartawan Minggu (6/10).
Baca Juga:
Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan
Ia pun berpendapat, bila anggota dewan sudah rampung membahas AKD William pun mendorong wakil rakyat DKI untuk segera mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dilakukan, lanjut William, agar bisa mengoreksi usulkan pengadaan anggaran yang dirasa cukup janggal misalkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar.
"Agar kita bisa segera membahas APBD sehingga anggaran anggaran lain yang aneh yang dianggap tak masuk akal bisa segera dibahas karena itu hampir 100 triliun APBD nya tetapi kita hanya punya waktu kurang dari sebulan," kata William.
Baca Juga:
PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
Anggota DPRD DKI termuda ini pun berharap agenda pembahadan APBD bisa secepatnya dilaksanakan. Ia juga mengaku selama lebih dari satu bulan belum seluruhnya mengenai rekan-rekannya di Parlemen Kebon Sirih.
"(Sekitar) 65 persen anggota DPR ini baru dan saya rasa belum 100 persen familiar dan kita cuma punya waktu kurang dari sebulan jadi saya dan fraksi PSI yg tentunya mendorong agar pembahasan APBD lebih cepat," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
