PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 Oktober 2019
 PSI Desak Pembahasan APBD Dipercepat Agar Anggaran Aneh Bisa Dikoreksi

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willian Aditya Sarana mendesak koleganya sesama anggota DPRD untuk secepatnya menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar anggota DPRD DKI bisa bekerja.

"Saya mendorong agar segera diselesaikan tatib, papan dewan, dan lain sebagainya," kata William saat dikonfirmasi wartawan Minggu (6/10).

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Ia pun berpendapat, bila anggota dewan sudah rampung membahas AKD William pun mendorong wakil rakyat DKI untuk segera mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI desak pembahasan anggaran dipercepat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI (MP/Asropih)

Hal itu dilakukan, lanjut William, agar bisa mengoreksi usulkan pengadaan anggaran yang dirasa cukup janggal misalkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar.

"Agar kita bisa segera membahas APBD sehingga anggaran anggaran lain yang aneh yang dianggap tak masuk akal bisa segera dibahas karena itu hampir 100 triliun APBD nya tetapi kita hanya punya waktu kurang dari sebulan," kata William.

Baca Juga:

PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI termuda ini pun berharap agenda pembahadan APBD bisa secepatnya dilaksanakan. Ia juga mengaku selama lebih dari satu bulan belum seluruhnya mengenai rekan-rekannya di Parlemen Kebon Sirih.

"(Sekitar) 65 persen anggota DPR ini baru dan saya rasa belum 100 persen familiar dan kita cuma punya waktu kurang dari sebulan jadi saya dan fraksi PSI yg tentunya mendorong agar pembahasan APBD lebih cepat," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

#DPRD DKI Jakarta #PSI #APBD DKI #Dana Siluman RAPBD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Bagikan