Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, William Aditya Sarana berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung atas pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
"Dalam Perda tersebut membolehkan gubernur menutup jalan atau trotoar untuk aktivitas berdagang. Sekarang udah engga bisa lagi. Aturan tersebut sudah dihapus karena bertentangan dengan pasal 127 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009," kata William di kantor PSI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).
Baca Juga: Belum Dilantik, Legislator Baru dari PSI Sudah Serang DPRD DKI Lama
Seperti diketahui, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa jalan umum hanya dapat ditutup itu hanya dengan alasan kegiataan keagamaan, kenegaraan, olahraga dan budaya.
"Jadi ada kontradiksi pemikiran, yang ada di benak pak Anies. Di satu sisi dia ingin membaguskan trotoar, tapi di trotoar itu banyak sekali PKL. Jadi ada kontradiksi pemikiran, gagasan yang dia bawa," tutur William.
William juga berharap dengan adanya putusan MA ini Gubernur Anies Baswedan dapat berarti memberantas para oknum yang mengkomersialisasikan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
"Dengan dicabutnya pasal ini, menjadi momentum untuk Anies Baswedan memberantas kapitalisasi fasilitas umum oleh para oknum preman. Di sini, PKL juga menjadi korban tindak kutipan mereka," jelas William.
Baca Juga: Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh
Anggota DPRD DKI Terpilih PSI lainnya, Idris Ahmad juga mengingatkan bahwa yang dilakukan PSI bukan berarti anti terhadap pedagang kecil, tetapi juga ada kepentingan pejalan kaki juga yang selama ini terganggu haknya menggunakan fasilitas umum.
"Jangan sampai pemerintah mengambil jalan pintas dalam memberdayakan pedagang kecil dengan membolehkan pedagang berada di fasilitas umum. Ada hak-hak seperti pejalan kaki yang direnggut di sana," tutup Idris. (Asp)
