Proyek Tanpa Tender di Pemprov DKI Capai Rp1 Triliun

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 25 November 2015
Proyek Tanpa Tender di Pemprov DKI Capai Rp1 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan PKL di acara Lenggang Jakarta, Jumat (22/5) (Foto Antara/Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Mengenai rencana pemecatan beberapa kepala dinas terkait belum selesai memproses cikal bakal APBD DKI 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempersilakan publik untuk menantikan pemecatan itu.

Menurut Ahok, pemecatan terpaksa dilakukan karena ia menemukan penyimpangan rencana anggaran.

"Banyak proyek yang penentuan pengerjaannya dilakukan tanpa tender, alias dengan penunjukkan langsung. Sampai Rp1 triliun. Itu tunjuk langsung itu, bagi-bagi. Makanya enggak heran bisa ada laporan akhir tahun," beber Ahok.

Selain proyek yang dilakukan tidak dengan mekanisme lelang seperti seharusnya lembaga negara, Ahok juga menemukan indikasi kegiatan pengadaan barang yang perlu lebih dicermati.

"Ada permainan anggaran soal pemeliharaan mobil. Seharusnya, mobil diservis di pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), tapi ada oknum Pemprov DKI malah menservis kendaraan di bengkel yang dia tunjuk sendiri. Yang seperti ini banyak lah," jelas Ahok. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Lamban Susun Anggaran, Alasan Ahok Pecat Kepala Dinas
  2. Ahok akan Pecat Pejabat Lagi
  3. Haji Lulung: Anak Buah Ahok Aktor di Balik Pengadaan UPS
  4. Haji Lulung: Ahok Diduga Jadi Tersangka Kasus UPS
  5. Muhammad Sanusi : Ahok Tetap Berpeluang Maju Dalam Pilgub 2017
#APBD DKI #Pengesahan APBD #Gubernur Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Bagikan