Proyek Tanpa Tender di Pemprov DKI Capai Rp1 Triliun
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan PKL di acara Lenggang Jakarta, Jumat (22/5) (Foto Antara/Agung Rajasa)
MerahPutih Megapolitan - Mengenai rencana pemecatan beberapa kepala dinas terkait belum selesai memproses cikal bakal APBD DKI 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempersilakan publik untuk menantikan pemecatan itu.
Menurut Ahok, pemecatan terpaksa dilakukan karena ia menemukan penyimpangan rencana anggaran.
"Banyak proyek yang penentuan pengerjaannya dilakukan tanpa tender, alias dengan penunjukkan langsung. Sampai Rp1 triliun. Itu tunjuk langsung itu, bagi-bagi. Makanya enggak heran bisa ada laporan akhir tahun," beber Ahok.
Selain proyek yang dilakukan tidak dengan mekanisme lelang seperti seharusnya lembaga negara, Ahok juga menemukan indikasi kegiatan pengadaan barang yang perlu lebih dicermati.
"Ada permainan anggaran soal pemeliharaan mobil. Seharusnya, mobil diservis di pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), tapi ada oknum Pemprov DKI malah menservis kendaraan di bengkel yang dia tunjuk sendiri. Yang seperti ini banyak lah," jelas Ahok. (aka)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang