Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Proyek revitalisasi Monas tidak berjalan lancar. Pemprov DKI banjir kritik soal perbaikan kawasan selatan ikon Ibu Kota itu.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah membeberkan penyebab ramainya proyek tersebut hingga ditunda pembangunannya.
Baca Juga
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
"Jadi, proyek itu ramai karena gak ada sosialisasi. Monas secara heritage kan kawasan konservasi. Koordinasinya harusnya lebih intens dengan Kemensetneg, KemenLHK dan pihak terkait. Kalau tidak ada sosialisasi dan koordinasi itu ya ramai begini. Apalagi Pemprov langsung eksekusi," kata Trubus, Kamis (30/1).
Trubus juga menilai, Pemprov DKI tidak teratur dalam membuat tahapan pembangunan proyek.
"Nah Pemprov DKI buat anggaran dulu baru merencanakan. Harusnya perencanaan, anggaran baru pelaksanaan. Pemprov DKI melalui dinas citata lelang. Cuma dua yang ikut lelang," kata dia.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan perihal wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak berkaitan dengan proyek revitalisasi Monas bagian selatan.
"Jadi kalau sudah pekerjaan seperti ini, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab PA. PA adalah pengguna anggaran kepala dinas. Kemudian KPA, Kuasa Pengguna Anggaran. Lalu dibawahnya PPTK komitmennya. Jadi DPRD, TAPD itu sebatas pada penganggaran. Eksekusi itu ada di SKPD nya. Menurut info yang saya terima hari ini, mereka bilang ini 88 persen," kata Saefullah di Jakarta, Rabu (29/1).
Saefullah menuturkan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menteri Sekretaris Negara sebagau Komisi Pengarah, Gubernur DKI sebagai badan pelaksana
"Keppres ini menjadi berfungsi badan, akibatnya menjadi terkoordinasi menjadi lebih baik. Selama ini kan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Per hari ini, semakin nyata koordinasi yang diperlukan bahwa bukan hanya sebatas Monas. Keppres itu mengamanatkan untuk Monas dan daerah pendukung Monas," beber Saefullah.
Baca Juga:
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
"Dari Kebon Sirih sampai ke belakang istana, kali, anak kali Ciliwung, kemudian dari Abdul Muis sampai Ciliwung sebelah timur itu merupakan kawasan Keppres 25 itu. Jadi semuanya harus terkoordinasi dan mendapat persetujuan dari menteri sekretaris Negara," jelas Saefullah. (Knu)
