Proyek Kereta Cepat Bikin PT KAI Tidak Setor Dividen ke Negara

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tercatat pada periode 2015-2022, menerima total penyertaa modal negara (PNM) tunai yang diterima adalah sebesar Rp 17,7 triliun, yang seluruhnya dipakai untuk penugasan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung dan LRT Jabodetabek.

Selain itu, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada negara selama periode 2021–2023 demi memperkuat keuangan perusahaan dan mendukung kelancaran proyek kereta cepat Jakarta--Bandung, Whoosh.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan keputusan ini sesuai dengan arahan dari Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

“Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI. Jadi tidak ada porsi dividen,” ujar Salusra.

Baca juga:

Kereta Cepat Jakarta - Bandung Pecah Rekor, 24 Ribu Penumpang Per Hari

KAI mencatat, total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp 3,9 triliun, kemudian naik menjadi Rp4,4 triliun pada 2019.

Namun, pada 2020 dan 2021, kontribusi KAI dalam bentuk PNBP dan pajak menurun karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan operasional kereta api mengalami penurunan kinerja. Kontribusi KAI kepada negara pada 2020 adalah Rp 3 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 2,9 triliun.

Perseroan tidak menyetorkan dividen sepanjang periode tersebut. Tetapi, KAI tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada 2023, total kontribusi KAI mencapai Rp 4,9 triliun. Pada 2022, total kontribusi yang diberikan KAI kepada penerimaan negara adalah R p3,1 triliun.

Baca juga:

Whoosh, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Angkut 2,6 Juta Penumpang Selama 6 Bulan

KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,8 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung pengadaan sarana KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri. (*)