Protes atas Aksi Kekerasan di India, PA 212 Bakal Kepung Kedubes

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Februari 2020
Protes atas Aksi Kekerasan di India, PA 212 Bakal Kepung Kedubes

Demonstrasi menentang UU kewarganegaraan baru, di Seelampur, wilayah Delhi, India, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui/AWW/djo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif menyatakan bahwa pihaknya sangat mengutuk keras aksi kekerasan dan persekusi oknum masyarakat India kepada umat Islam di sana. Menurutnya, aksi kekerasan dan persekusi yang terjadi merupakan bagian dari tindakan radikal.

Slamet bersama GNPF Ulama dan DPP FPI juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia agar bersikap dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kedutaaan Besar India yang ada di Jakarta untuk menyuarakan sikap protes itu.

Baca Juga:

Protes UU Kewarganegaraan, Bentrokan Meletus di Ibu Kota India

“Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tangal 6 Maret 2020,” kata Slamet dalam siaran persnya bersama FPI dan GNPF Ulama, Jumat (28/2).

Ia juga mendesak pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok radikalis sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India.

Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)
Pengunjuk rasa membawa poster saat protes atas RUU Perubahan Kewarganegaraan, sebuah ruu yang memberikan kewarganegaraan kepada warga dengan agama minoritas yang dianiaya di negara Muslim tetangga, di Ahmedabad, India, Senin (9/12/2019). (REUTERS/AMIT DAVE)

Slamet yang juga eks jubir FPI tersebut meminta juga kepada pemerintah India untuk menghentikan upaya-upaya kekerasan dan persekusi terhadap umat Islam di negaranya.

“Mendesak pemerintah India untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis, ekstrimis, yang mensponsori berbagai tindak kekerasan,” imbuh Slamet.

Baa Juga:

Tiongkok: Masjid Daerah Xinjiang Lebih Banyak daripada di AS

Slamet juga berharap agar pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas dan kritis terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di India itu, yakni dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Seperti diketahui, terjadi berbagai tindakan kekerasan terhadap umat Islam di seluruh India, mulai dari Jammu Kashmir di utara hingga Tamil Nadu di Selatan, Gujarat di Barat, hingga Assam di bagian timur India.

Eskalasi kekerasan meningkat setelah UU Kewarganegaraan disahkan pada Desember 2019 lalu.

UU tersebut dijadikan oleh kelompok radikal ekstremis India sebagai alasan melakukan tindakan preskusi terhadap umat Islam dengan cara menuduh umat Islam India sebagai imigran ilegal. Sehingga tindakan pembunuhan, penangkapan, dan pengusiran. (*)

Baca Juga:

Protes UU Kewarganegaraan, Bentrokan Meletus di Ibu Kota India

#India #Presidium Alumni 212
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
Ledakan Pabrik Petasan di India, Sedikitnya 25 Tewas
Pabrik tersebut seharusnya tutup, tapi sekitar 50 pekerja berada di dalam saat kejadian.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Ledakan Pabrik Petasan di India, Sedikitnya 25 Tewas
Fun
Netflix Angkat Kisah Nyata Guru YouTube Viral India dalam Serial Hello Bachhon
Serial terbaru berjudul Hello Bachhon mengangkat kisah nyata pendidik India, Alakh Pandey, sosok di balik kanal YouTube populer Physics Wallah.
Wisnu Cipto - Senin, 09 Maret 2026
Netflix Angkat Kisah Nyata Guru YouTube Viral India dalam Serial Hello Bachhon
Indonesia
DPR Ingatkan Dampak Ekonomi Hilang Jika Pemerintah Nekat Impor Pikap Operasional Kopdes
Dengan memilih produk lokal, pemerintah secara otomatis mendukung penyerapan tenaga kerja dan memastikan ketersediaan suku cadang hingga ke pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Februari 2026
DPR Ingatkan Dampak Ekonomi Hilang Jika Pemerintah Nekat Impor Pikap Operasional Kopdes
Indonesia
Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional
Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih "memunggungi jalan" dan abai untuk memperkuat industri nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
Banggar DPR Kritik Agrinas Impor 105 Kendaraan Pickap India, Abai Perkuat Industri Nasional
Indonesia
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Alih-alih melirik produk luar negeri, Said mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tersebut tidak menggandeng produsen otomotif dalam negeri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 25 Februari 2026
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Indonesia
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Banggar DPR kritik rencana Agrinas impor 105 ribu mobil niaga dari India pakai APBN. Disebut berpotensi gerus PDB Rp39 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Sesuai UU
Kebijakan ini dilakukan saat industri otomotif Indonesia memiliki kapasitas produksi yang signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun niaga ringan.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Impor Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Harus Sesuai UU
Indonesia
Pikap India Tiba Di Indonesia, Agrinas Siap Digugat Pemasok Jika Dibatalkan DPR dan Pemerintah
Hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penundaan soal impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. ‎
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
Pikap India Tiba Di Indonesia, Agrinas Siap Digugat Pemasok Jika Dibatalkan DPR dan Pemerintah
Indonesia
Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pick Up dari India Ditunda, Tunggu Prabowo Pulang dari AS
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta rencana impor pick up dari India ditunda. Pembahasan itu bisa dibicarakan usai Prabowo pulang dari AS.
Soffi Amira - Selasa, 24 Februari 2026
Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pick Up dari India Ditunda, Tunggu Prabowo Pulang dari AS
Indonesia
Dasco: Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil India Sampai Prabowo Pulang
Presiden Prabowo akan meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan final impor mobil dari India.
Wisnu Cipto - Senin, 23 Februari 2026
Dasco: Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil India Sampai Prabowo Pulang
Bagikan