Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah menargetkan defisit RAPBN terjaga di sekitar 2,48 persen sampai 2,8 persen dari PDB, dan peningkatan belanja investasi yang below the line antara 0,5 persen-1 persen.
Dengan adanya transisi pemerintahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun akan memasikan program iconic atau ikonis (red) dari presiden terpilih.
Baca Juga:
Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet Paripurna
"Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusunnya,” Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Negara, Senin (26/2).
Pemerintahan Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2025. Selain itu, menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6 persen-7 persen dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4 persen-5 persen.
Target-target tersebut dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2).
Sidang kabinet menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan ada kata-kata ‘akselerasi’ mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN tahun 2025-2029. Dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas," kata Suharso.
Ia mengatakan, setelah 30 tahun terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, melalui RKP dan KEM-PPKF tersebut Indonesia berencana keluar dari middle income trap pada 2038 dengan target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7 persen atau minimum 6 persen.
"Dan itu dicapai pada tahun 2041," tutur Suharso.
Selain target pertumbuhan ekonomi, dalam rapat RKP dan KEM-PPKF disepakati rasio ketimpangan sekitar 0,37 dan Indeks Modal Manusia bisa mencapai 0,67. Di mana, penurunan indeks gas rumah kaca di angka 38,6.
"Kami juga mengingatkan bahwa ekspor barang-barang Indonesia khususnya ke Eropa akan kena aturan carbon border adjustment mechanism yang sedemikian rupa memperhitungkan keberpihakan Indonesia dalam upaya penurunan gas rumah kaca," katanya. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo - Gibran Masuk APBN
