Presiden Prabowo Puji Polri, tak Pernah Ada Insiden Teroris selama Pemerintahannya

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Presiden Prabowo Puji Polri, tak Pernah Ada Insiden Teroris selama Pemerintahannya

Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengapresiasi prestasi Polri yang berhasil menjaga kondisi nol insiden terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Ini prestasi yang perlu kita hargai,” kata Prabowo dalam amanatnya, Rabu (1/7).

Prabowo mengingatkan agar Polri tidak lengah. Dia ingin Polri agar tidak pernah cepat merasa puas.

"Tetapi saya juga mengatakan dan juga mengingatkan, jangan lengah. Jangan pernah cepat puas," ungkapnya.

Prabowo mengatakan bahwa tantangan di masa depan masih banyak. Ada masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari korupsi hingga kejahatan penyelundupan.

"Tantangan masih besar, rakyat kita masih menderita. Kemiskinan. Dan kemiskinan ini merupakan akibat langsung dari korupsi, dari penyeludupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," tuturnya.

Baca juga:

Pertama Kali Upacara HUT Bhayangkara Digelar di Luar Monas, Ada Jokowi Hadir



Prabowo mengatakan pengamanan yang baik membuat masyarakat nyaman beraktivitas. "Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian, kementerian, pemerintah daerah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, Hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya," ujar Prabowo.

Dia mengatakan jutaan warga bepergian dengan rasa aman saat perayaan hari-hari besar. Ia juga memuji penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

"Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan negara hadir setiap saat rakyat membutuhkan," ucapnya.(knu)

Baca juga:

Presiden Prabowo Ingatkan Polisi: jangan Kriminalisasi dan tak Boleh Hukum Tajam Kebawah



#Presiden Prabowo #HUT Bhayangkara #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan