Presiden: Polri Institusi Besar, Jangan Kalah Pada Kelompok-Kelompok Kecil

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 November 2016
Presiden: Polri  Institusi Besar, Jangan Kalah Pada Kelompok-Kelompok Kecil

Presiden Joko Widodo ( Foto: Fanpage Facebook/Joko Widodo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat kepolisian bertindak tegas untuk menegakkan hukum. Polri, menurut Presiden, adalah institusi yang sangat besar. "Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, apalagi kalah, terhadap kelompok-kelompok kecil, organisasi-oragnisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun," tegasya.

Presiden mengungkapkan hal itu, ketika memberi pengarahan kepada 637 perwira dari Mabes Polri di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (8/11).

Presiden berpendapat, hanya dengan penegakan hukum yang tegas, negara ini akan kuat. "Negara harus kuat, marwah institusi Polri dijaga, marwah negara juga harus jaga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas dan tegas harus dilakukan," ungkapnya seperti dikutip situs Setkab.go.id.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Polri yang menunjukkan profesionalitas mereka dalam mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016. Presiden juga menyampaikan simpati pada sejumlah aparat kepolisian yang terluka dalam tugas tersebut.

Pasca aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat pada 4 November 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeliling untuk menemui sejumlah pihak. Sebelum ke Polri, Presiden menyambangi Mabes TNI AD pada hari Senin (7/11), dan menyampaikan sejumlah pesan. Kepala Negara juga meminta prajurit TNI tidak ragu bertindak untuk menjaga keutuhan NKRI. (mw)

 

BACA JUGA: 

1. Silaturahmi ke PBNU, Presiden Jokowi Puji Komitmen NU Terhadap Persatuan dan Toleransi

2. Presiden Jokowi Pada Prajurit TNI: Jangan Ragu Bertindak Untuk Keutuhan NKRI

3. Presiden Jokowi Tunda Keunjungan ke Australia, Kedua Negara Tetap Jaga Hubungan Baik

4. Ini Hasil Pertemuan Jokowi dan Petinggi PP Muhammadiyah

 

#Mabes Polri #Polri #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan