Presiden PKS Sebut Masuknya PKB Memperkuat Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 September 2023
Presiden PKS Sebut Masuknya PKB Memperkuat Koalisi

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (MP/DPD PKS Sragen)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan PKS sangat bersyukur PKB bergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Tak cukup disitu, PKS akan berusaha membujuk Demokrat tetap bergabung dalam KKP.


"Kami berterima kasih dan bersyukur sekali dengan masuknya PKB ke KKP, insya Allah ini bisa memperkuat koalisi," ujar Syaikhu di Kantor DPD PKS Sragen, Minggu (3/9).

Baca Juga:

PKS Doakan Terbaik Keputusan Demokrat Hengkang dari Koalisi Anies

Dikatakannya, meskipun demokrat menarik diri dari koalisi pihaknya masih mengupayakan koalisi tetap diisi empat partai. Karena dengan itu peluang menang lebih memungkinkan.


"Kita masih mengusahakan supaya tetap utuh empat partai. Makin banyak partai berpeluang menuju kemenangan. Kita ingin berusaha terus (lobi Demokrat), melalui komunikasi lewat partai koalisi atau lewat capres dan cawapres, mudah-mudahan ada titik temu," tegas dia.


Ia mengatakan masukan PKB ada harapannya bisa semakin memperkuat. Kemudian terkait ketidakhadiran PKS dalam deklarasi Anies-Imin karena PKS punya mekanisme internal partai yang harus dilalui.


"Saya punya mekanisme di PKS sesuai AD/ART, bahwa ketentuan soal capres-cawapres itu harus ditentukan pada musyawarah majelis syuro. Kalau pak Anies secara legitimasi telah disetujui dalam forum itu sebagai capres PKS," papar dia.

Baca Juga:

Keputusan NasDem Cederai Kesepakatan Politik Bersama Demokrat dan PKS

Sementara ini Cak Imin, lanjut dia, belum melalui mekanisme itu sehingga diusulkan dulu nantinya dalam musyawarah majelis syuro.


"Kita usulkan musyawarah majelis syuro membahas apakah (cawapres Cak Imin) bisa diterima atau tidak. Baru nanti kita deklarasi," kata dia.


Dia menambahkan pihaknya tidak hadir pada deklarasi kemarin karena mekanisme internal PKS belum dijalankan. Selain itu, belum ada kesempatan waktu untuk itu.


"Saya sampaikan sekarang PKS belum cabut dari KPP. Kami akan tetap menunggu hasil musyawarah majelis syuro terkait penentuan cawapres yang diusung PKS," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

PKS Tetap Dukung Anies Baswedan meski Cak Imin Jadi Cawapresnya

#PKS #PKB #Partai Demokrat #NasDem #Anies Baswedan #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
"Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras."
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan