Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat untuk Tempat Ibadah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 Januari 2018
Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat untuk Tempat Ibadah

Presiden Jokowi menyerahkan langsung 5.534 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Sumatera Selatan. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menyerahkan langsung 5.534 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Masyarakat yang hadir datang dari berbagai daerah di sana yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Prabumulih, dan lain-lainnya.

Bagi politisi PDI Perjuangan itu, penyerahan sertifikat kali ini terasa spesial. Sebab, bersamaan dengan sertifikat milik masyarakat, ia turut menyerahkan sertifikat untuk sejumlah tempat ibadah.

"Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena juga diserahkan sertifikat untuk masjid dan musala sebanyak 490 sertifikat," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo ini berujar, penyerahan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah ini akan terus dilakukan di semua provinsi karena masih banyak tempat ibadah yang lahannya belum bersertifikat.

"Baik masjid, musala, gereja yang pada pagi hari ini ada 10 (sertifikat), vihara, dan kelenteng juga," ucapnya.

Adapun kepada para penerima sertifikat dalam acara tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar sertifikat yang telah didapatkan itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Bila ingin menggunakannya sebagai agunan di bank, ia meminta agar pemilik sertifikat untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai kesanggupan membayar angsuran pinjaman.

"Kalau sudah dapat pinjaman dari bank, jangan sekali-kali uang pinjaman dari bank itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan kita. Gunakan semuanya untuk modal kerja dan modal investasi," pungkasnya. (*)

#Palembang #Sertifikat Tanah #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Kementerian ATR/BPN kemudian akan mengecek di data karena setiap di cek, sehingga akan ketahuan di bidang tanah tersebut dulunya dimiliki siapa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Indonesia
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Rute Penerbangan Palembang-Singapura Kembali Dibuka
Gubernur Herman Deru menilai pembukaan kembali rute Palembang-Singapura momentum penting meningkatkan aksesibilitas internasional Sumsel
Wisnu Cipto - Jumat, 28 November 2025
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Rute Penerbangan Palembang-Singapura Kembali Dibuka
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berlaku Tahun Depan, Tanah Tanpa Sertifikat akan Diambil Jadi Milik Negara
Ramai informasi tentang tanah tanpa sertifikat akan diambil alih oleh negara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Berlaku Tahun Depan, Tanah Tanpa Sertifikat akan Diambil Jadi Milik Negara
Indonesia
Komisi II DPR Ingatkan Perubahan Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 ke Elektronik jangan Bebani Masyarakat
Kebijakan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat, terutama pemilik sertifikat lama yang belum akrab dengan sistem digital.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Mei 2025
Komisi II DPR Ingatkan Perubahan Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 ke Elektronik jangan Bebani Masyarakat
Indonesia
Terima Fee Poyek LRT Rp 25,6 M, 3 Eks Pejabat Waskita Karya Minta Hakim Beri Keringanan Hukuman
Pemberian fee Rp25,6 miliar dibungkus dengan modus uang pengembalian proyek yang tidak dikerjakan.
Wisnu Cipto - Jumat, 25 April 2025
Terima Fee Poyek LRT Rp 25,6 M, 3 Eks Pejabat Waskita Karya Minta Hakim Beri Keringanan Hukuman
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Legislator Minta Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas Sertifikat Tanah Elektronik
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa segera merealisasikan percepatan sertifikasi tanah secara elektronik
Frengky Aruan - Rabu, 12 Maret 2025
Legislator Minta Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas Sertifikat Tanah Elektronik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Pemerintah dikabarkan akan menarik tanah milik perorangan yang tak miliki sertifikat elektronik.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Februari 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Bagikan