Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 01 Juni 2018
Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua DPD Oesman Sapta Odang menghadiri buka bersama di kediaman Ketua DPD, Jakarta, Kamis (31/5). Buka puasa tersebut dihadiri sejumlah anggota DPR, DPD serta pe

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menyeleksaikan kasus pelanggaran HAM seusai bertemu dengan para peserta aksi Kamisan di Istana Kepresidenan.

"Pak Presiden memerintahkan kepada Jaksa Agung koordinasi dengan Komnas HAM. Sebenarnya pertemuan ini sudah lama Presiden mendengar," kata Staf Khusus Presiden Johan Budi Sapto Pribowo di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/5).

Presiden bertemu antara lain dengan Maria Catarina Sumarsih ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi 1998 dan Romo Ignatius Sandyawan Sumardi, pemprakarsa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 (TGPF).

"Sebenarnya kemarin pertemuan dengan aktivis hukum, Presiden kaget ketika Usman (Usman Hamid, Ketua Amnesty International Indonesia) menyampaikan aksi Kamisan ingin bertemu Presiden. Presiden sampaikan sudah dua kali upaya itu diusahakan, tetapi tidak tahu 'miss-nya' di mana tidak tahu. Ketika mendengar dari Pak Usman, Presiden merespons ya sudah besok saja. Kemudian diaturlah pertemuan (hari ini, red.)," kata dia.

Presiden Joko Widodo. Foto: Antara

Menurut Johan, Presiden ingin mendengar secara langsung bagaimana, apa yang terjadi terhadap para korban dari kasus-kasus tersebut.

"Jadi mendengar dulu, kemudian harapan atau tuntutan yang disampaikan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berjanji akan segera memanggil Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk membicarakan perwakilan korban beberapa kasus HAM masa lalu," katanya.

Namun Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menkopolhukam Wiranto tidak ikut dalam pertemuan bersama dengan para peserta aksi Kamisan tersebut.

"Pertemuan ini lebih banyak Presiden ingin mendengar dulu tapi pertemuan singkat tidak bisa dijelaskan secara detail dan kalau ingin menanyakan perkembangannya bisa ke Pak Moeldoko (Kepala Staf Kantor Presiden) jadi yang menangani ini adalah Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM," kata Johan.

Keluarga korban pelanggaran HAM yang juga peserta aksi Kamisan bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan membawa foto korban di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/5). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Aksi Kamisan adalah aksi damai sejak 18 Januari 2007 yang dilakukan oleh para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, seperti korban peristiwa 1965, Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, korban tragedi Wasior-Wamena dan lainnya.

Aksi tersebut dilakukan di dekat taman aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam setiap Kamis pukul 16.00-17.00 WIB tanpa melakukan orasi dan lebih banyak diam, pada hari ini tepat sudah 540 kali Kamisan digelar. (*)

#HAM #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Selain fokus pada peradilan militer, legislator tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap tren kekerasan berbasis gender
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
PKB menyoroti penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Hal itu dianggap berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 10 Februari 2026
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Bagikan