Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kontroversi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait 5000 pucuk senjata ilegal telah sampai ke Presiden Jokowi. Demi meredam suasana, Presiden Jokowi menyatakan telah bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan Panglima TNI membahas pengadaan senjata laras pendek. Hal ini disampaikan sendiri Presiden Jokowi kepada awak media.
"Sudah bertemu tadi malam setelah pulang dari Bali. Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan," kata Presiden Jokowi usai membuka dan meninjau stan Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/9).
Presiden Jokowi mengatakan Menko Polhukam Wiranto juga sudah memberikan penjelasan terkait masalah itu.
"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas, “terang Presiden sebagaimana dilansir dari Antara.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan senjata untuk tidak lagi menebar polemik yang mencemaskan masyarakat.
Saya kira tidak usah saya ulang lagi," kata Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Mendag Enggartiasto Lukita.
Ketika ditanya apa penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jokowi mengatakan tidak semua bisa disampaikan.
"Ya tidak semua bisa saya sampaikan," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, menyatakan bahwa pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara akan digunakan untuk pendidikan intelijen.
"Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah," kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).
Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal.
Namun Wiranto kemudian membantah hal tersebut, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata. Menurut Wiranto, kesalahan informasi yang terjadi tersebut akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.
"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.(*)
