Presiden Jokowi: 24 Persen Warga Bersikeras Mudik Lebaran

MerahPutih.com - Presiden Jokowi mengaku terpaksa mengeluarkan larangan mudik karena masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk pulang ke kampunh.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan COVID-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia. Ia mengacu pada survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmi Larang Warga Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi. Adapun, sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4)

Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke daerah.

Jokowi belum membeberkan penindakan apa yang dilakukan terhadap orang yang kedapatan mudik. Apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau ada sanksi hukum. Semuanya masih dalam pembahasan. Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan aturan tersebut secara merinci.

"Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini disiapkan," tutupnya.

Selain itu, pemerintah telah melaksanakan program bantuan sosial bagi masyarakat terkait pandemi COVID-19. Mulai dari sembako hingga kartu PraKerja, kata Jokowi, sudah dibagikan.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk jabodetabek kemudian kartu prakerja sudah berjalan. Minggu ini bantuan sosial tunai sudah dikerjakan," paparnya.

Baca Juga

47 Warga DIY Positif COVID-19 usai Rapid Test Massal

Sebelumnya, kebijakan pemerintah untuk mudik Lebaran 2020 hanya sebatas mengimbau masyarakat tidak mudik saja. Tidak ada larangan secara resmi.

Sikap presiden ini banyak dikritik karena dianggap tidak tegas serta dinilai dilema memilih antara menyelamatkan masyarakat dari pandemik dan potensi krisis ekonomi yang mengikutinya. (Knu)