Prediksi Menteri Parpol yang Tak Lagi Dipakai di Era Jokowi Jilid 2
Presiden dan Wapres Terpilih Jokowi-Ma'ruf dalam debat kelima Pilpres 2019 (Foto: antaranews)
MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menilai bakal ada beberapa pos menteri yang bakal diganti saat Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai memerintah Oktober mendatang.
Menteri yang bakal terkena reshuffle diprediksi berasal dari parpol dan kini diduga terseret-seret sejumlah kasus korupsi di KPK.
BACA JUGA: Jokowi Ternyata Sudah Pegang Nama-Nama Calon Menteri di Kabinetnya
"Beberapa menteri sedang berurusan dengan KPK terkait dengan beberapa persoalan korupsi,'' kata Wempy, kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (5/7). Dia mencontohkan nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari PPP dan Menpora Imam Nahrawi dari PKB yang beberapa kali dipanggil ke sidang korupsi.
Wempy beranggapan koalisi yang gemuk juga berpengaruh kepada Jokowi dalam memilih calon pejabatnya. Alasannya, lanjut dia, Jokowi akan mengalami kesulitan dalam membagi kekuasaan dengan parpol pendukung. "Lebih berat lagi bila ada penambahan parpol dalam koalisi," tutur dia.
BACA JUGA: Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet
Lebih jauh, Wempy menyarakan Jokowi agar tidak membuat koalisi pelangi karena akan membebani dia dalam membagi kekuasaan. Termasuk dalam mengontrol kinerja para menteri.
"Jadi Jokowi mesti lebih kalkularif dalam membangun koalisi. Bukan apa membuat koalisi besar kalau hanya membebani Jokowi-Maruf Amin lima tahun kedepan," tutup Direktur Indo Polling Network itu. (Knu)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan