Pramono Tanggapi Protes Pengusaha soal Larangan Rokok di Tempat Hiburan: Kalau Untung Diam, Kalau Tertekan Woro-woro

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pramono Tanggapi Protes Pengusaha soal Larangan Rokok di Tempat Hiburan: Kalau Untung Diam, Kalau Tertekan Woro-woro

Ilustrasi klub malam. Foto: Pixabay

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengusaha tempat hiburan memprotes wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung larang rokok di tempat hiburan malam seperti diskotek, bar, hingga karaoke.

Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku geram dengan pernyataan tersebut. Sebab kata dia, kalau pengusaha hiburan mendapatkan untuk besar diam saja dan kalau giliran tertekan berkoar-koar.

"Jadi kami kaji, ya. Tetapi gini, pengusaha itu kalau untung diam. Kalau lagi tertekan, woro-woro. Woro-woro itu apa? Ngomong-ngomong lah, gitu," kata Pramono di Jakarta, Kamis (26/6).

Kendati demikian, ia mengaku memahami bahwa pendapatan usaha hiburan mengalami pasang surut. Sehingga, Pemprov DKI masih mengkaji peluang pemeberian keringanan jika larangan tersebut diterapkan.

Baca juga:

Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global Ditentukan oleh KTR, Sudah Saatnya Bebas Rokok

Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI telah memberikan insentif berupa diskon pajak hotel dan restoran hingga 50 persen selama dua bulan. Insentif ini diberikan untuk mengantisipasi ancaman badai PHK.

"Itu berlaku 2 bulan sampai 2 bulan ke depan. Karena memang saya sendiri juga terkejut pembayaran pajak DKI ini sampai dengan minggu lalu sudah 47 persen. Sementara nasional baru 32 persen. Itu menunjukkan bahwa pajak di DKI pembayarannya termasuk baik dan tertib," tuturnya.

Lagipula, jika peraturan daerah (perda) yang mengatur kawasan tanpa rokok diterapkan, para pengelola usaha hiburan juga masih dibolehkan menyediakan ruangan khusus merokok.

"Pengusaha hiburan malam harus menyiapkan tempat orang untuk merokok supaya tidak mengganggu orang lain. Apakah merokok boleh? Boleh bagi perokok. Di mana tempatnya? Di tempat khusus yang disiapkan," ucapnya.

Baca juga:

Forum Konsumen Berdaya Indonesia: Penundaan Perda KTR Bisa Jadi Agenda Negosiasi Pengusaha Rokok

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani tak sepakat jika pemerintah melarang penggunaan rokok di tempat hiburan malam.

Hal ini merespons Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah disusun DPRD dan Pemprov DKI. Di mana, diusulkan larangan merokok di tempat hiburan seperti diskotek, bar, hingga tempat karaoke.

"Menurut saya, di tengah keadaan kayak gini, sudah lah. Dunia hiburan tak usah terlalu diapa-apain," kata Hana kepada wartawan, Rabu (25/6).

Jika pemerintah resmi melarang rokok di tempat hiburan malam, Hana mengkhawatirkan akan lebih banyak usaha yang semakin terpuruk. (Asp)

#Kawasan Tanpa Rokok (KTR) #Kawasan Tanpa Rokok #Pemprov DKI Jakarta #Pramono Anung #Gubernur DKI Jakarta #Raperda
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Hunian vertikal kini dianggap sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Pemprov DKI melalui PAM Jaya luncurkan aplikasi LAPOR PAM dan Mobil Lab Uji PAM LAB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Pramono berharap kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara Pemprov DKI dengan Kementerian PKP bisa berjalan optimal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Bagikan