Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan berdampak pada tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN," jelas Pramono, Selasa (7/10).

Meskipun tunjangan ASN/PNS aman, Pramono menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi peluang dibukanya lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026.

Baca juga:

Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?

Selama ini, Pemprov DKI rutin membuka banyak formasi PJLP, termasuk untuk petugas pemadam kebakaran (damkar) dan pasukan kebersihan (pasukan oranye/putih).

Ia mengisyaratkan bahwa dengan berkurangnya DBH, peluang untuk membuka formasi tambahan PJLP pada tahun mendatang kemungkinan akan menyusut.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” jelas dia.

Namun, ia menjamin bahwa untuk tahun 2025, jumlah lowongan PJLP akan tetap sesuai rencana, yakni sebesar 1.000 formasi dan tidak mengalami perubahan.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Jakarta menerima pemangkasan DBH terbesar dibandingkan daerah lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang semula ditetapkan sebesar Rp95 triliun, kini menyusut menjadi Rp79 triliun setelah DBH dipangkas hampir Rp15 triliun.

Baca juga:

Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T

Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan efisiensi besar dan mengatur ulang alokasi anggaran. Beberapa pos yang akan dipangkas adalah perjalanan dinas dan konsumsi di Balai Kota.

Walaupun demikian, Pramono berkomitmen bahwa anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tidak akan dikurangi.

“Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tutup Pramono.