Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan berdampak pada tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN," jelas Pramono, Selasa (7/10).

Meskipun tunjangan ASN/PNS aman, Pramono menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi peluang dibukanya lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026.

Baca juga:

Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?

Selama ini, Pemprov DKI rutin membuka banyak formasi PJLP, termasuk untuk petugas pemadam kebakaran (damkar) dan pasukan kebersihan (pasukan oranye/putih).

Ia mengisyaratkan bahwa dengan berkurangnya DBH, peluang untuk membuka formasi tambahan PJLP pada tahun mendatang kemungkinan akan menyusut.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” jelas dia.

Namun, ia menjamin bahwa untuk tahun 2025, jumlah lowongan PJLP akan tetap sesuai rencana, yakni sebesar 1.000 formasi dan tidak mengalami perubahan.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Jakarta menerima pemangkasan DBH terbesar dibandingkan daerah lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang semula ditetapkan sebesar Rp95 triliun, kini menyusut menjadi Rp79 triliun setelah DBH dipangkas hampir Rp15 triliun.

Baca juga:

Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T

Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan efisiensi besar dan mengatur ulang alokasi anggaran. Beberapa pos yang akan dipangkas adalah perjalanan dinas dan konsumsi di Balai Kota.

Walaupun demikian, Pramono berkomitmen bahwa anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tidak akan dikurangi.

“Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tutup Pramono.

#Pramono Anung #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Selama ini, Pemprov DKI rutin membuka banyak formasi PJLP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T
Menkeu Purbaya berkelakar pemotongan dana transfer bagi hasil bisa lebih besar lagi karena Jakarta tidak protes
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T
Indonesia
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta izin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memanfaatkan Rp 200 triliun ke BUMD DKI.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Indonesia
Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Keduanya membahas proposal pembangunan gedung tertinggi di SCBD.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Pramono menekankan untuk tidak mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Selain itu, realokasi juga dilakukan untuk anggaran makan dan minuman.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Pramono telah menginstruksikan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyisir kembali anggaran yang telah disusun pada tahun depan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
Terungkap, Ada Laporan Warga Jakarta 'Dicueki' Sejak 2019, Gubernur Pramono Menyoroti
Pemprov DKI bakal berupaya menyederhanakan proses pengaduan masyarakat agar bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Terungkap, Ada Laporan Warga Jakarta 'Dicueki' Sejak 2019, Gubernur Pramono Menyoroti
Indonesia
Lebih Pilih Ngadu dengan DM Akun Medsos Gubernur Ketimbang JAKI, Menunjukkan Warga Jakarta Inginkan Respons Cepat dan Jelas
Chico menegaskan bahwa sistem pengaduan formal seperti JAKI tetap menjadi kanal utama yang akan terus dievaluasi.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Lebih Pilih Ngadu dengan DM Akun Medsos Gubernur Ketimbang JAKI, Menunjukkan Warga Jakarta Inginkan Respons Cepat dan Jelas
Bagikan