Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun

Mereahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara resmi meminta izin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta diberikan akses untuk memanfaatkan dana senilai Rp200 triliun yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara, kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," jelas Pramono, Selasa (7/10).

Baca juga:

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa skema dana Rp200 triliun tersebut pada dasarnya merupakan mekanisme bisnis-ke-bisnis (business-to-business). Oleh karena itu, dana ini hanya dapat dimanfaatkan oleh BUMD jika proposal pemanfaatannya dinilai menguntungkan bagi pihak bank Himbara.

“Kalau menguntungkan mereka, bisa langsung datang ke Himbara,” tegas Purbaya.

Meskipun demikian, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah pusat juga tengah mempertimbangkan opsi untuk menyalurkan sebagian dari dana tersebut melalui Bank Jakarta. Tujuan dari penyaluran ini adalah untuk membantu membiayai kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendukung industri lokal.

Namun, implementasi penyaluran dana ini memerlukan perhitungan matang guna mencegah potensi kekhawatiran atau "kepanikan" terkait kemampuan penyerapan dana, sehingga dana dapat tersalurkan secara efektif. Purbaya sempat memastikan kemampuan Bank Jakarta menyerap dana dengan bertanya kepada Gubernur.

Baca juga:

Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI

Gubernur Pramono Anung Wibowo optimis dan menyatakan kesanggupan Bank Jakarta dalam menyerap dana. Lebih lanjut, Pramono memperkirakan bahwa penyaluran dana sekitar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun sudah cukup untuk disebar ke berbagai UMKM dan industri, baik di wilayah Jakarta maupun di daerah-daerah lain.

Pramono menutup dengan, “Tapi kalau Rp10 triliun-Rp20 triliun aja bisa kali, ya, untuk nyerap. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,”.