Pramono Anung Libatkan KPK Pantau Kebijakan Pemprov Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 24 Maret 2025
Pramono Anung Libatkan KPK Pantau Kebijakan Pemprov Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memantau semua program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono menilai hal ini penting guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Hal tersebut dikatakan Pramono setelah bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/3).

“Intinya adalah pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono.

Baca juga:

Pramono Beri Pesan ke Warga yang Mudik Bisa Titip Barang Berharga di Kelurahan

Pramono mengajak KPK agar mengawasi semua barang milik daerah lewat program area monitoring center for prevention untuk pencegahan. Pramono meyakini pelibatan KPK dapat mencegah korupsi sejak dini.

“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” ujar politikus PDIP itu.

Oleh karena itu, Pramono menyatakan Pemprov Jakarta bakal membuka diri bagi KPK dalam mengawasi Jakarta.

"Bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” ujar Pramono.

Baca juga:

Gubernur DKI Jakarta Pramono: Damkar Tidak Hanya Bertugas Memadamkan Api

Pramono juga berharap pengelolaan pemerintahan Jakarta dapat menjadi lebih baik dengan pemantauan KPK. Ini juga supaya Pemprov Jakarta terhindar dari aksi korupsi.

"Yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya," ujar Pramono. (Pon)

#Gubernur Jakarta #Pramono Anung #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
KPK menegaskan tidak menggeledah ruang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus operasi pada tiga dirjen terkait kasus suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
Pramono Segera Putuskan Usulan Harga Tiket Ragunan Naik Jadi Rp 10 Ribu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memutuskan usulan harga tiket Ragunan naik menjadi Rp 10 ribu.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Pramono Segera Putuskan Usulan Harga Tiket Ragunan Naik Jadi Rp 10 Ribu
Indonesia
Lanjutan Proyek LRT Manggarai ke Dukuh Atas di Mulai Januari 2027
Pembangunan rute LRT tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 2,7 triliun. Meski dana tersebut sudah tersedia, tetap membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Lanjutan Proyek LRT Manggarai ke Dukuh Atas di Mulai Januari 2027
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
KPK kembali memanggil Bebizie Sri Mulyati sebagai saksi dalam pengembangan perkara Rita Widyasari yang berkaitan dengan gratifikasi batu bara dan TPPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Pramono Anung Minta Kalijodo Segera Direnovasi, Soroti Pungutan Liar Rp 10 Ribu
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Taman Kalijodo direnovasi menyeluruh. Ia juga menyoroti pungutan Rp10 ribu dan kondisi taman.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono Anung Minta Kalijodo Segera Direnovasi, Soroti Pungutan Liar Rp 10 Ribu
Indonesia
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah lokasi di kantor ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Lampri, terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
Indonesia
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
IM57+ Institute mendesak KPK mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka, selain individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
Bagikan