Pramono Anung Libatkan KPK Pantau Kebijakan Pemprov Jakarta
Gubernur Jakarta, Pramono Anung. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)
MerahPutih.com - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memantau semua program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono menilai hal ini penting guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut dikatakan Pramono setelah bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/3).
“Intinya adalah pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono.
Baca juga:
Pramono Beri Pesan ke Warga yang Mudik Bisa Titip Barang Berharga di Kelurahan
Pramono mengajak KPK agar mengawasi semua barang milik daerah lewat program area monitoring center for prevention untuk pencegahan. Pramono meyakini pelibatan KPK dapat mencegah korupsi sejak dini.
“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” ujar politikus PDIP itu.
Oleh karena itu, Pramono menyatakan Pemprov Jakarta bakal membuka diri bagi KPK dalam mengawasi Jakarta.
"Bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” ujar Pramono.
Baca juga:
Gubernur DKI Jakarta Pramono: Damkar Tidak Hanya Bertugas Memadamkan Api
Pramono juga berharap pengelolaan pemerintahan Jakarta dapat menjadi lebih baik dengan pemantauan KPK. Ini juga supaya Pemprov Jakarta terhindar dari aksi korupsi.
"Yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya," ujar Pramono. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
KPK Gelar OTT di Pati: Bupati Sudewo Diamankan, Masih Jalani Pemeriksaan
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Peras Pemohon Sertifikat K3 Rp 6,5 Miliar
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
Pasar Tumpah Bikin Kios Resmi Sepi, Pengamat Minta Gubernur Pramono Bereskan
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing