Headline

Prabowo: PKS Jangan Tebar Ancaman!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 31 Oktober 2018
Prabowo: PKS Jangan Tebar Ancaman!

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI, Prabowo Soenirman (ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI, Prabowo Soenirman meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menebarkan ancaman dengan tidak memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, bila Gerindra tetap memilih M. Taufik menjadi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

"Saya berpesan, PKS jangan tebar ancaman lah," Prabowo kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Menurut dia, perebutan kursi yang ditinggal Sandiaga Uno tak perlu diributkan karena sudah ada aturan mengenai mekanisme pemilihan Wagub DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Mekanisme pengisian posisi wagub DKI Jakarta yang dimaksud adalah sudah tertuang dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Cawapres Sandiaga Uno dan Gus Sholah. Foto: @sandiuno

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI itu pun menilai Partai berlambang padi dan kapas itu sangat nafsu melihat kursi kosong Wagub DKI. "PKS partai islam dan besar. Tapi, kok genit banget. Jangan terlalu genit lah PKS," jelasnya.

Menyudahi konflik berkepanjangan, lanjut dia, partai pengusung akan mencari titik temu sesuai Undang-Undang (UU) untuk memberikan nama kandidat Wagub DKI Jakarta.

"Itu tak baik. Makanya, saya anggap nafsu PKS, saya anggap genit," pungkasnya. (Asp)

#Prabowo Soenirman #Wagub DKI Jakarta #Gerindra #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Indonesia
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Penghematan bisa dimulai dari pengeluaran untuk kudapan rapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Prabowo menunjukkan visi dan arah pembangunan yang jelas, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan persatuan bangsa.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Indonesia
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo. Kebijakannya dinilai tidak pro masyarakat. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga memantau kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Dalam unjuk rasa tersebut, masyarakat menilai Sudewo sebagai pemimpin yang arogan dan tidak pro rakyat dalam membuat kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Bahkan, Fraksi Gerindra selaku partai asal Bupati Sudewo turut mendukung pembentukan Pansus Pemakzulan itu.
Wisnu Cipto - Kamis, 14 Agustus 2025
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Bagikan