Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN

Presiden RI, Prabowo Subianto, saat Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jumat (14/8). Foto: MerahPutih/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah menaikkan remunerasi atau penghasilan hakim. Kenaikan tersebut disebut mencapai 280 persen untuk hakim paling junior.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa.

kata Prabowo

Prabowo mengatakan, peningkatan penghasilan tersebut membuat pendapatan hakim Indonesia, terutama hakim junior, berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Baca juga:

Prabowo Kejar Program Swasembada Daging, Indonesia Ditargetkan Mandiri dalam 5-6 Tahun

Gaji Ketua MA Indonesia Lebih Tinggi dari Ketua MA Singapura

Ia bahkan menyebut Ketua Mahkamah Agung (MA) melaporkan kepadanya, bahwa penghasilan Ketua MA Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan Ketua MA Singapura.

"Beliau yang lapor kepada saya," ujar Prabowo.

Prabowo pun menekankan pentingnya memperkuat lembaga yudikatif di Indonesia. Menurutnya, hakim memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh keadilan.

"Kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif," tegasnya.

Baca juga:

Jelang Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Prabowo, Kondisi IHSG Melemah, Rupiah Menguat 0,02

Prabowo Tegaskan Masyarakat Harus Punya Akses Keadilan

Ia juga menyebut para hakim di lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Karena para hakim mahkamah-mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan, adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan.

tambah Prabowo

Prabowo juga menegaskan, supremasi hukum dan keadilan tidak boleh hanya dirasakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan atau sumber daya.

Menurutnya, masyarakat yang paling tidak berdaya juga harus memiliki akses terhadap keadilan melalui lembaga peradilan.

"Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita," pungkasnya. (Pon)

#Hakim #Sidang Tahunan MPR #Prabowo Subianto #Gaji #Pidato Kenegaraan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Pemerintah memastikan roda pemerintahan Prabowo tetap berjalan normal, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Kepala Bakom Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil
Indonesia
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 12 November 2026
Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Prabowo: Saya Dukung Keputusan Beliau
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan