Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut anggaran negara telah bocor sekitar Rp500 triliun. Angka itu dihitung jika sekitar 25 persen dari anggaran belanja negara bocor. Prabowo mencontohkan, mark up proyek jembatan yang harganya Rp 100 miliar akan ditulis jadi Rp 150 miliar.
Tudingan itu disampaikan mantan Danjen Kopassus ini saat menghadiri acara ulang tahun ke-20 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Sports Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan lembaga antirasuah bakal mengusut jika informasi kebocoran anggaran yang dilontarkan Prabowo benar adanya.
"Jadi kalau ada informasi dari sisi penindakan di mana ada sejumlah 25 persen APBN hilang, itu kalau benar, bila dilakukan oleh penyelenggara negara maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis (7/2).
Menurut Saut, isu kebocoran anggaran itu harus diperiksa secara rinci. Hal ini lantaran APBN terdiri dari banyak pos anggaran. Tak hanya soal pengadaan barang dan jasa, dalam APBN juga terdapat alokasi gaji pegawai negeri dan lainnya.
"Saya harus ceck, APBN itu kan luas apa saja dimana saja, gaji pegawai negeri juga APBN, jadi yang mana dimaksud ? Kalau pengadaan barang dan Jasa tentu harus detail," tutur mantan pejabat BIN itu.
Saut menduga, terdapat tiga kemungkinan mengenai isu kebocoran anggaran ini. Pertama, isu tersebut merupakan analisa yang kemungkinan bisa salah. Kedua, isu tersebut memang fakta, namun sebuah fakta, katanya harus didukung dengan adanya bukti atau paling tidak sebuah petunjuk. Ketiga, isu tersebut memang kenyataan karena adanya indikasi atau potensi.
Lebih jauh Saut mengatakan, KPK sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan, termasuk di delapan area intervensi di antaranya pada pos belanja barang dan jasa.
"Dapat dilihat pada korsupgah.kpk.go.id. Bagaimana pemda atau kementerian/lembaga yang disupervisi KPK. Selain itu ada Litbang lakukan banyak pendekatan tata kelola tentang banyak hal, misalnya tentang minyak dan gas, kehutanan, dan lain-lain," pungkas Saut. (Pon)
