Prabowo Berkantor Tetap di IKN Paling Cepat 17 Agustus 2028
Suasana Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang memiliki nama resmi Istana Garuda. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan baru akan berkantor secara penuh di Ibu Kota Nusantara atau IKN paling cepat 17 Agustus 2028, atau hampir tiga tahun lagi.
"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya pada 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif, sama yudikatif beserta seluruh ASN penunjangnya," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, kepada media di Jakarta, Jumat (6/12).
Oleh karena itu, Menteri Dody menegaskan kendati saat ini fokus utama pemerintahan pada percepatan swasembada pangan, Presiden Prabowo tetap akan melanjutkan pembangunan IKN.
Baca juga:
Perkantoran Hingga Hunian di IKN Ditargetkan Siap Digunakan Bulan Ini
Menteri PU menambahkan fokus pembangunan IKN saat ini pada kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif dapat berkantor di IKN. "Fokusnya di situ dulu, kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif, bisa secepatnya berkantor di Ibu Kota Nusantara," tuturnya dikutip Antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
AHY menyampaikan keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
Baca juga:
Jokowi Beri Sinyal Keppres Ibu Kota Pindah IKN Diteken Prabowo
Meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, AHY mengakui anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
Menko AHY juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat