Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tim ekonomi Prabowo bakal menjadikan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara sebagai salah satu solusi upaya mendongkrak penerimaan negara.
Lembaga anyar itu dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur. Tim Prabowo optimistis pembentukan BPN dapat memacu akselerasi transformasi itu.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan potensi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan turun dari 22 persen menjadi 20 persen.
"Kami memang ingin menurunkan PPh badan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/10).
Baca juga:
DJP Terus Kejar Pajak Digital, Per September Setoran Capai Rp 28,9 Triliun
Namun, terkait besaran penurunan, Drajad menyebut belum ada keputusan final lantaran masih akan mempertimbangkan kinerja penerimaan negara.
“Ini belum spesifik, masih keinginan. Tapi, kami memang menginginkan suatu saat bisa menurunkan PPh badan,” tuturnya.
Rencana itu muncul di tengah keinginan pemerintah baru meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12 persen menjadi 23 persen.
Tarif pajak yang lebih besar, diyakini, tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara. Bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya.
"Sama seperti kalua jualan barang. Orang berpikir kalau harga lebih tinggi, dapat uang lebih banyak. Padahal bisa saja harganya makin tinggi, orang tidak mau beli. Akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu," kata dia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan oleh penegakan aturan yang belum optimal, sehingga pemerintahan Prabowo nantinya bakal menggenjot penerimaan melalui kepatuhan pajak.
"Kami akan menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22 persen hendaknya kita turunkan jadi 20 persen," katanya.
