Prabowo Ambil Alih Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh - Sumut, Komisi II DPR: Waspadai Ancaman Disintegrasi!

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
Prabowo Ambil Alih Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh - Sumut, Komisi II DPR: Waspadai Ancaman Disintegrasi!

Presiden Prabowo Subianto. (Dok.Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.

Rifqi yakin Presiden Prabowo akan segera mengambil langkah tegas untuk memberikan kepastian status keempat pulau tersebut.

Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga melibatkan dimensi kesejarahan dan sosiologis.

"Kami mengingatkan, sengketa ini berpotensi mengancam disintegrasi bangsa jika tidak diselesaikan dengan hati-hati. Kita harus belajar dari dinamika hubungan Jakarta-Aceh di masa lalu," ujar Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/6).

Baca juga:

Kemendagri Bakal Sesuaikan 4 Pulau Sengketa Antara Aceh dan Sumut Lewat Putusan Pengadilan, Penetapan Milik Sumut Sudah Sejak 2022

Ia meminta agar sejarah panjang keempat pulau yang secara kultural dan historis berada di Aceh tidak diabaikan dalam proses penyelesaian. Perubahan status administratif secara sepihak ke Sumatra Utara, menurutnya, dapat melukai masyarakat Aceh dan memicu ketegangan.

Rifqinizamy meyakini bahwa Presiden Prabowo, dengan pengalamannya dalam menjaga keutuhan NKRI, akan memprioritaskan pendekatan yang holistik.

"Ini bukan sekadar masalah hukum dan administrasi, tapi juga tentang menjaga persatuan bangsa," tegasnya.

Komisi II DPR berharap penyelesaian sengketa ini dapat mengedepankan keadilan bagi semua pihak sekaligus memperkuat ikatan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga:

Presiden Prabowo Didesak Segera Beri Solusi Sengketa 4 Pulau Antara Aceh dan Sumut, Kedepankan Jaga NKRI

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).

Dasco mengungkapkan bahwa dari hasil komunikasi itu, Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," ungkap Dasco dalam keterangannya, Sabtu, (14/6).

Dasco juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," kata Ketua Harian Partai Gerindra ini. (Pon)

#Sengketa Pulau #Aceh #Sumatra Utara #Komisi II DPR #Presiden Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Qodari Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Akan Dihentikan
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan karena merupakan program prioritas dan janji kampanye Presiden Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Qodari Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Akan Dihentikan
Indonesia
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Menlu Qatar juga membahas rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
Menlu Qatar Bertemu Presiden Prabowo, Tegaskan Komitmen Investasi Rp 70 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Rakyat Demo Kenaikan BBM Jenis Pertamax
Informasi ini diunggah akun TikTok “TENTANG MEDIA”.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Rakyat Demo Kenaikan BBM Jenis Pertamax
Indonesia
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia-Jerman
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat perdagangan dan investasi. Dorong percepatan penyelesaian perjanjian IEU-CEPA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi Indonesia-Jerman
Indonesia
Prabowo Undang Jerman Perluas Investasi di Sektor Energi hingga Kendaraan Listrik
Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman memperluas investasi di sektor energi baru terbarukan, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga mineral kritis.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo Undang Jerman Perluas Investasi di Sektor Energi hingga Kendaraan Listrik
Indonesia
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Diplomasi untuk Jaga Perdamaian Dunia
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat kerja sama diplomasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Diplomasi untuk Jaga Perdamaian Dunia
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci Indonesia menuju kekuatan ekonomi dunia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Indonesia
Prabowo Dorong Industrialisasi lewat Hilirisasi, Banggakan Mobil Maung Buatan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen hilirisasi dan industrialisasi nasional di Munas HIPMI XVIII. Ia juga membagikan pengalaman menggunakan mobil Maung buatan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Prabowo Dorong Industrialisasi lewat Hilirisasi, Banggakan Mobil Maung Buatan Indonesia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Bagikan