Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun
Unjuk rasa Mogok nasional diwarnai dengan aksi panas para penyayi dangdut, dan tak sedikit buruh yang ikut berjoget hingga memberikan saweran, Selasa (24/11). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Peristiwa - Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengevaluasi gerakan perjuangan buruh selama tahun 2015. Dalam setahun ini, buruh menilai pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal dalam menyejahterakan kaum pekerja.
Bahkan KSPI pimpinan Said Iqbal menyatakan secara tegas pemerintah telah gagal. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat nilai rapor merah dan dianggap masih berpihak kepada kelompok pemodal.
"Saya menilai, catatan pertama satu tahun Jokowi-JK buruh memberikan nilai 4. Bagi buruh, ini adalah lampu merah," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/12).
Ia melihat dari beberapa tuntutan buruh dalam setahun ini, masih banyak persoalan-persoalan yang merugikan buruh.
"Pada bulan Oktober buruh sempat memberikan nilai 5 namun di akhir 2015 justru merosot menjadi 4 nilainya," ujarnya lagi.
Ditambahkannya, ada dua pertimbangan alasan penurunan itu, pertama daya beli masyarakat terpukul dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015. Kedua, angka gini rasio yang dirilis Bank Dunia sebesar 0,42.
"Ini sudah terbilang gagal dan mendekati revolusi yakni 0,5. Saat SBY angka gini rasionya 0,36 dan 2014 gini rasionya 0,4," kata Said.
Lebih lanjut, Said menyebut pemerintahan Jokowi tak bedanya dengan rezim Orde baru. Pasalnya, paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dari jilid 1-8 dinilai tidak ada yang pro buruh. (dit)
BACA JUGA:
- Buruh Pelindo II: Jangan Hakimi RJ Lino Sebelum Ada Keputusan Pengadilan Tipikor
- Dukung RJ Lino, Buruh PT Pelindo II Galang Kekuatan dari Anak Perusahaan
- Upah Harian Buruh Tani Secara Riil Turun 0,25 Persen
- Pajak Penghasilan Dipotong, Daya Beli Buruh Melonjak
- Pengamat Indef: Buruh Sering Demo, Investor Bakal Kabur
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Buruh Gelar Aksi Protes Besaran UMP Jakarta 2026, Bawa 3 Tuntutan
UMK Solo 2026 Jauh Dari Kebutuhan Hidup Layak, Buruh Makin Sulit Sejahtera
Gubernur Pramono Instruksikan Pemberian 3 Insentif untuk Buruh
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Bank Dunia Sebut Upah Riil Buruh di Indonesia Cenderung Turun