Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana PLN yang akan memotong gaji karyawannya untuk membayar kerugiaan akibat padamnya listrik.
“Kami tidak setuju pemotongan upah karyawan untuk ganti rugi akibat padamnya listrik kemarin,” kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/8).
Baca Juga: Komitmen Berikan Kompensasi, PLN Akan Potong Gaji Karyawan
Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai pengurus pusat (Governing Body) ILO ini menekankan, ganti kerugian konsumen bisa dilakukan dengan membebaskan 100% biaya listrik konsumen dalam bulan berjalan. Bukan dengan cara memotong gaji karyawan PLN.
Dia menilai, pemotongan upah akibat padamnya listrik melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Iqbal, padamnya listrik di hampir semua daerah di Jawa kemarin bukan kesalahan karyawan. Tetapi yang harus bertanggung jawab adalah seluruh Direksi PLN dan Menteri terkait.
“Mereka harus mengundurkan diri untuk memperlihatkan jiwa ksatria. Jangan hanya berlindung di balik Presiden, karena permasalahan ini bukan hal teknis yang menjadi tanggung jawab presiden,” tegas Iqbal.
Baca Juga: Sindir Bos-Bos PLN, Jokowi: Bapak-ibu Semua Ini kan Orang Pinter
“Tidak hanya dipotong gajinya, tapi seluruh direksi direksi harus dipecat dan menteri terkait harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab," jelas Iqbal.
Sebelumnya, PLN akan mengganti kerugian konsumen atas padamnya listrik di Pulau Jawa sejak hari Minggu (4/8) lalu. Namun kompensasi alias ganti rugi tersebut harus berasal dari biaya operasional, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun penyertaan modal negara (PMN) yang baru saja diterima perseroan.
Adapun selama ini kinerja keuangan PLN selalu minus dan ditutup dengan pembayaran subsidi dari pemerintah. Dengan adanya kewajiban kompensasi tersebut perseroan perlu melakukan penghematan ekstra.
Baca Juga: PLN Beri Kompensasi ke Konsumen, Ini Rinciannya
Setidaknya dengan total 40.000 pegawai, pengurangan gaji tersebut akan sedikit membantu keuangan PLN, khususnya dalam melakukan penghematan lantaran pembayaran kompensasi. (Knu)
