Headline

Posisi Ketua Umum Golkar Selalu Bersinggungan dengan Kekuasaan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 16 Desember 2017
Posisi Ketua Umum Golkar Selalu Bersinggungan dengan Kekuasaan

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, (13/12) lalu telah menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dan mendekam di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terpilihnya Airlangga Hartarto secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada rapat pleno kemarin cukup mengagetkan sejumlah pihak. Dia berhasil menyingkirkan kandidat lain dari kubu Setya Novanto.

Namun bagi Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi, terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan hal yang wajar. Pasalnya, sejarah menunjukkan bahwa nakhoda partai beringin itu selalu bersinggungan dengan kekuasaan.

"Pak JK menang karena waktu itu wapres. Kemudian Pak Aburizal Bakrie karena waktu itu kuat mendukung SBY jilid II. Dan Setnov juga waktu itu karena dapat restu dari kekuasaan," ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

Menurut Burhanuddin, hal itu pula yang kini dialami Airlangga. Dia mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari internal dan eksternal partai. Terlebih, Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian sehingga dekat dengan pusara kekuasaan.

"Ini yang membuat lawannya ngeper duluan. Ibaratnya, melawan Airlangga sama saja denhan menabur garam ke laut," pungkas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini.

Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.(Pon)

#Pengamat Politik #Ketua Umum Partai Golkar #Setya Novanto #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan