Posisi ARB Kian Lemah, Peluang Islah Semakin Besar

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Kamis, 08 Januari 2015
Posisi ARB Kian Lemah, Peluang Islah Semakin Besar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pemikir politik Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai peluang terjadinya perdamaian dalam tubuh partai Golkar kian terbuka lebar.

Menurut Ray islah bisa terjadi, sebab Partai Golkar dalam posisinya di Koalisi Merah Putih (KMP) telah berhasil merebut banyak posisi penting . Hal lain yang bisa membuat tercapainya Islah adalah posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang semakin melemah.

"Usai pemberian bantuan penalangan kompensasi Lapindo senilai Rp 780 miliar, ada ketergantungan personal ARB dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Ray dalam siaran persnya kepada redaksi, Kamis petang (8/1).

Ray yang juga mantan aktivis pergerakan 1998 menambahkan, meski terlihat negosiasi alot antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie namun sudah ada titik temu diantara kedua belah pihak yang tengah berkonflik.

"Tinggal bagaimana elemen teknisnya saja," sambung Ray.

Masih kata Ray islah dalam tubuh Golkar semakin diperkuat dengan pertemuan politisi senior Partai Golkar AKbar Tanjung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu Ray menambahkan jika Golkar bersikukuh dalam KMP maka peran Golkar tidak akan maksimal.

Dikatakan tidak maksimal lantaran Golkar pimpinan Aburizal Bakrie berhutang budi kepada pemerintah Jokowi-Kalla. Jika mereka bersikeras di KMP, maka perannya akan tereduksi oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sebaliknya Golkar kubu AGung Laksono ada kemungkinan mengincar posisi strategis dalam kabinet Jokowi-Kalla. Saat terjadi perombakan kabinet beberapa orang dari kubu Agung Laksono dapat didorong untuk masuk dalam kabinet Jokowi-JK," tandas Ray. (bhd)

 

Follow Twitter kami di @Merahputihcom

Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com

#Partai Politik #Golkar #Kisruh Golkar #Aburizal Bakrie
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan