Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri terus mempersiapkan pola pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Korps Bhayangkara itu menyiapkan Operasi Mantap Brata yang bertujuan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari segala ancaman. Nantinya, operasi itu tersebar di 34 provinsi.

Baca Juga

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

“Semuanya akan mengantisipasi dan kita menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (19/6).

Dedi mengatakan seluruh personel bakal mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi ancaman. Polri sudah memetakan potensi itu di setiap tahapan pemilu.

“Sehingga pesta demokrasi sebagai harapan masyarakat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar,” jelas Dedi.

Sebelumnya, Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum demi meredam terjadinya konflik terkait politik identitas dan polarisasi politik jelang pemilihan umum serentak 2024.

Sebagai informasi, politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok dengan menggunakan etnis, suku, budaya, agama atau identitas yang sama untuk mempromosikan kepentingan dan mendapatkan tujuan tertentu.

Baca Juga

Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan patroli siber. Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi dan mengingatkan jika ada pihak yang menyebarkan konten negatif.

"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lain-lain," tutur Dedi.

Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para penggiat media sosial juga melakukan sosialisasi dan melakukan kampanye terkait moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan.

Polri membentuk forum group discussion (FGD) yang juga melibatkan elemen masyarakat guna melakukan sosialisasi tersebut.

"Gakkum (penegakan hukum) merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) agar kasus-kasus hoaks, hate speech (ujaran kebencian), dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujar Dedi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.

Tahapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. (Knu)

Baca Juga

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

#Polri #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Indonesia
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pemimpin Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Indonesia
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui perangkat vape.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Bagikan