Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

MerahPutih.com - Mabes Polri terus mempersiapkan pola pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Korps Bhayangkara itu menyiapkan Operasi Mantap Brata yang bertujuan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari segala ancaman. Nantinya, operasi itu tersebar di 34 provinsi.

Baca Juga

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

“Semuanya akan mengantisipasi dan kita menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (19/6).

Dedi mengatakan seluruh personel bakal mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi ancaman. Polri sudah memetakan potensi itu di setiap tahapan pemilu.

“Sehingga pesta demokrasi sebagai harapan masyarakat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar,” jelas Dedi.

Sebelumnya, Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum demi meredam terjadinya konflik terkait politik identitas dan polarisasi politik jelang pemilihan umum serentak 2024.

Sebagai informasi, politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok dengan menggunakan etnis, suku, budaya, agama atau identitas yang sama untuk mempromosikan kepentingan dan mendapatkan tujuan tertentu.

Baca Juga

Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan patroli siber. Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi dan mengingatkan jika ada pihak yang menyebarkan konten negatif.

"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lain-lain," tutur Dedi.

Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para penggiat media sosial juga melakukan sosialisasi dan melakukan kampanye terkait moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan.

Polri membentuk forum group discussion (FGD) yang juga melibatkan elemen masyarakat guna melakukan sosialisasi tersebut.

"Gakkum (penegakan hukum) merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) agar kasus-kasus hoaks, hate speech (ujaran kebencian), dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujar Dedi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.

Tahapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. (Knu)

Baca Juga

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu