Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024
Andika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Luthfia Miranda Putri
MerahPutih.com - Mabes Polri terus mempersiapkan pola pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Korps Bhayangkara itu menyiapkan Operasi Mantap Brata yang bertujuan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari segala ancaman. Nantinya, operasi itu tersebar di 34 provinsi.
Baca Juga
“Semuanya akan mengantisipasi dan kita menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (19/6).
Dedi mengatakan seluruh personel bakal mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi ancaman. Polri sudah memetakan potensi itu di setiap tahapan pemilu.
“Sehingga pesta demokrasi sebagai harapan masyarakat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar,” jelas Dedi.
Sebelumnya, Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum demi meredam terjadinya konflik terkait politik identitas dan polarisasi politik jelang pemilihan umum serentak 2024.
Sebagai informasi, politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok dengan menggunakan etnis, suku, budaya, agama atau identitas yang sama untuk mempromosikan kepentingan dan mendapatkan tujuan tertentu.
Baca Juga
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan patroli siber. Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi dan mengingatkan jika ada pihak yang menyebarkan konten negatif.
"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lain-lain," tutur Dedi.
Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para penggiat media sosial juga melakukan sosialisasi dan melakukan kampanye terkait moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan.
Polri membentuk forum group discussion (FGD) yang juga melibatkan elemen masyarakat guna melakukan sosialisasi tersebut.
"Gakkum (penegakan hukum) merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) agar kasus-kasus hoaks, hate speech (ujaran kebencian), dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujar Dedi.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.
Tahapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. (Knu)
Baca Juga
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Disebut Calon Terkuat Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Komjen Suyudi Malah Pilih Fokus Bekerja
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Setelah Penangkapan para Perusuh, Polda Metro Bantah Rumor Incar para Pendemo untuk Dipidana
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Sosok Kapolri Baru Pilihan Prabowo Disebut Lebih Muda daripada Jenderal Listyo Sigit, Pengamat Intelijen Ibaratkan Sistem ‘Urut Kacang’
Prabowo Mau Reformasi Polri, SETARA Institute yakin Citra Negatif Polisi Bisa Terkikis
