Polres Solok Kota dan Pemkab Solok Awasi Penggunaan Dana Desa

MerahPutih.com - Polres Solok Kota dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok jalin kerjasama untuk mengawasi pengunaan dana desa di wilayah mereka.

Kapolres Solok Kota AKBP Donny Setiawan mengatakan, kerjasama ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan di wilayahnya yang diduga menyebabkan terhambatnya rencana pembangunan. MoU ini juga merupakan MoU perdana di Sumatera Barat sebagai respon terhadap kebijakan pusat.

"Ini upaya memperbaiki sistem pengawasan dalam mengelola dana Nagari," ujar Donny dalam keterangan tertulisnya, sabtu (21/10).

Donny mengatakan, MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang dibuat oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).

Dengan MoU tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran di wilayahnya bisa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Acara yang digelar di Lapangan Polres Solok tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Solok, Wakil Walikota Solok, camat dan Wali Nagari, Badan Musyawarah Desa, para kapolsek dan seluruh bhabinkamtibmas.

Sebelumnya, kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).

"Kami baru saja menandatangani MoU dengan Pak Eko dan Pak Tjahjo tentang pengawalan dana desa," kata Kapolri.

Nota kesepahaman ini merupakan pedoman bagi ketiga pihak untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan dana desa. Tujuan dari nota kesepahaman ini agar terwujud pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak di bidang pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa. (Ayp)