Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — PRESIDEN Prabowo Subianto mempertanyakan hasil nyata dari aliran anggaran pemerintah pusat ke daerah setelah menyoroti masih adanya infrastruktur dasar desa yang belum terbangun. Sorotan tersebut tidak hanya menyangkut penyerapan anggaran, tetapi juga efektivitas desentralisasi yang telah berjalan selama sekitar 25 tahun.
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa. Dalam program 'Presiden Menjawab' pada Rabu (16/9), Prabowo mencontohkan pembangunan jembatan desa yang menurutnya hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 juta.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta,” kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9).
Pernyataan tersebut menjadi pertanyaan Presiden terhadap sejauh mana anggaran yang selama ini disalurkan benar-benar berubah menjadi pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat.
Baca juga:
Kementerian Desa Berharap Dana Desa Tidak Ganggu Pengembalian Kredit Koperi Merah Putih
Menurut Prabowo, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran melalui berbagai skema transfer kepada daerah. Namun, masih ditemukan kondisi ketika dana yang telah ditransfer tidak segera digunakan untuk kebutuhan pembangunan.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati dan DPR. Antara gubernur dan DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Enggak dipakai,” ujarnya.
Prabowo kemudian mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran tersebut. “Ke mana uang itu?” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden itu menempatkan persoalan penggunaan anggaran daerah bukan semata pada besar kecilnya dana yang ditransfer, melainkan pada hasil pembangunan yang diwujudkan dari anggaran tersebut.
Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas dan mengelola anggaran sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, penggunaan anggaran tetap dituntut menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.
Sorotan terhadap jembatan desa juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Prabowo menegaskan anggaran negara harus berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun ditransfer ke daerah diharapkan tidak berhenti pada proses penganggaran dan penyaluran, tetapi menghasilkan pembangunan yang nyata.(knu)
Baca juga:
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Foto : Presiden Prabowo Subianto/ Setpres
