Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Wakil Ketua DPRD, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyayangkan aksi arogan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi yang adu mulut dengan petugas polisi ketika melanggar aturan ganjil genap.

Menurut Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, mestinya wakil rakyat menaati aturan yang dibuatnya bukan malah menabrak apa yang sudah disepakati. Aksi arogansi sepatutnya tak dilakukan oleh legislator sebab mereka harusnya memberi contoh yang baik.

Baca Juga

Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap

"Jangan arogan lah kalau merasa dia bikin aturan harusnya ditaati aturan yang dia bikin. Kenapa dia melanggar aturan yang dia bikin," ujar Taufik saat pelaksanaan vaksinasi di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (14/8).

Politikus senior Gerindra ini menyakini, Viani akan disidang oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) bila ada masyarakat yang melaporkan peristiwa tak terpuji itu. Pasalnya diduga kader PSI itu melanggar kode etik DPRD yang melanggar hingga adu mulut dengan petugas bawa-bawa wakil rakyat Kebon Sirih.

"Karena itu kalau ada yang lapor ke BK saya kira diproses sama BK itu," ucap dia.

Taufik pun mengaku bingung dengan perilaku Viani yang seakan-akan kebal hukum bila membawa nama DPRD. Padahal ucap Taufik, Legislator DKI tak ada istimewannya di mata hukum.

"Saran saya jangan arogan lah. Ga ada istimewannya anggota dprd. Apa istimewanya, emang mau diistimewain," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi

Sebelumnya, beredar di media sosial dengan memposting artikel media swasta menyatakan jika anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi tak terima diputar balik oleh petugas Dishub dan Polisi ketika bertugas mengatur kebijakan ganjil genap.

Ia berdalih jika selama ini mobilnya melintas di ruas jalan ganjil genap tak ada masalah kenapa di saat PPKM ini tak diperbolehkan melintas.

Mobil Viani diketahui melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat nomor ganjil dan hari ini merupakan tanggal genap.

Viani pun mengancam akan memprotes kebijakan ganjil genap ini dan ia juga menyebut turut andil dalam peraturan ini.

Akibat aksi tak terpujinya itu, Viani langsung disemprot Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar langsung memberikan teguran keras pada Viani menyusul insiden itu.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael. (Asp)

Baca Juga

Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan patroli dan perbaikan cepat demi keselamatan pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Persoalan klasik banjir tiap tahun masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Bagikan