Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Wakil Ketua DPRD, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyayangkan aksi arogan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi yang adu mulut dengan petugas polisi ketika melanggar aturan ganjil genap.

Menurut Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, mestinya wakil rakyat menaati aturan yang dibuatnya bukan malah menabrak apa yang sudah disepakati. Aksi arogansi sepatutnya tak dilakukan oleh legislator sebab mereka harusnya memberi contoh yang baik.

Baca Juga

Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap

"Jangan arogan lah kalau merasa dia bikin aturan harusnya ditaati aturan yang dia bikin. Kenapa dia melanggar aturan yang dia bikin," ujar Taufik saat pelaksanaan vaksinasi di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (14/8).

Politikus senior Gerindra ini menyakini, Viani akan disidang oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) bila ada masyarakat yang melaporkan peristiwa tak terpuji itu. Pasalnya diduga kader PSI itu melanggar kode etik DPRD yang melanggar hingga adu mulut dengan petugas bawa-bawa wakil rakyat Kebon Sirih.

"Karena itu kalau ada yang lapor ke BK saya kira diproses sama BK itu," ucap dia.

Taufik pun mengaku bingung dengan perilaku Viani yang seakan-akan kebal hukum bila membawa nama DPRD. Padahal ucap Taufik, Legislator DKI tak ada istimewannya di mata hukum.

"Saran saya jangan arogan lah. Ga ada istimewannya anggota dprd. Apa istimewanya, emang mau diistimewain," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi

Sebelumnya, beredar di media sosial dengan memposting artikel media swasta menyatakan jika anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi tak terima diputar balik oleh petugas Dishub dan Polisi ketika bertugas mengatur kebijakan ganjil genap.

Ia berdalih jika selama ini mobilnya melintas di ruas jalan ganjil genap tak ada masalah kenapa di saat PPKM ini tak diperbolehkan melintas.

Mobil Viani diketahui melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat nomor ganjil dan hari ini merupakan tanggal genap.

Viani pun mengancam akan memprotes kebijakan ganjil genap ini dan ia juga menyebut turut andil dalam peraturan ini.

Akibat aksi tak terpujinya itu, Viani langsung disemprot Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar langsung memberikan teguran keras pada Viani menyusul insiden itu.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael. (Asp)

Baca Juga

Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan