Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Wakil Ketua DPRD, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyayangkan aksi arogan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi yang adu mulut dengan petugas polisi ketika melanggar aturan ganjil genap.

Menurut Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, mestinya wakil rakyat menaati aturan yang dibuatnya bukan malah menabrak apa yang sudah disepakati. Aksi arogansi sepatutnya tak dilakukan oleh legislator sebab mereka harusnya memberi contoh yang baik.

Baca Juga

Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap

"Jangan arogan lah kalau merasa dia bikin aturan harusnya ditaati aturan yang dia bikin. Kenapa dia melanggar aturan yang dia bikin," ujar Taufik saat pelaksanaan vaksinasi di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (14/8).

Politikus senior Gerindra ini menyakini, Viani akan disidang oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) bila ada masyarakat yang melaporkan peristiwa tak terpuji itu. Pasalnya diduga kader PSI itu melanggar kode etik DPRD yang melanggar hingga adu mulut dengan petugas bawa-bawa wakil rakyat Kebon Sirih.

"Karena itu kalau ada yang lapor ke BK saya kira diproses sama BK itu," ucap dia.

Taufik pun mengaku bingung dengan perilaku Viani yang seakan-akan kebal hukum bila membawa nama DPRD. Padahal ucap Taufik, Legislator DKI tak ada istimewannya di mata hukum.

"Saran saya jangan arogan lah. Ga ada istimewannya anggota dprd. Apa istimewanya, emang mau diistimewain," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi

Sebelumnya, beredar di media sosial dengan memposting artikel media swasta menyatakan jika anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi tak terima diputar balik oleh petugas Dishub dan Polisi ketika bertugas mengatur kebijakan ganjil genap.

Ia berdalih jika selama ini mobilnya melintas di ruas jalan ganjil genap tak ada masalah kenapa di saat PPKM ini tak diperbolehkan melintas.

Mobil Viani diketahui melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat nomor ganjil dan hari ini merupakan tanggal genap.

Viani pun mengancam akan memprotes kebijakan ganjil genap ini dan ia juga menyebut turut andil dalam peraturan ini.

Akibat aksi tak terpujinya itu, Viani langsung disemprot Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar langsung memberikan teguran keras pada Viani menyusul insiden itu.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael. (Asp)

Baca Juga

Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan