Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

Wakil Ketua DPRD, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyayangkan aksi arogan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi yang adu mulut dengan petugas polisi ketika melanggar aturan ganjil genap.

Menurut Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, mestinya wakil rakyat menaati aturan yang dibuatnya bukan malah menabrak apa yang sudah disepakati. Aksi arogansi sepatutnya tak dilakukan oleh legislator sebab mereka harusnya memberi contoh yang baik.

Baca Juga

Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap

"Jangan arogan lah kalau merasa dia bikin aturan harusnya ditaati aturan yang dia bikin. Kenapa dia melanggar aturan yang dia bikin," ujar Taufik saat pelaksanaan vaksinasi di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (14/8).

Politikus senior Gerindra ini menyakini, Viani akan disidang oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) bila ada masyarakat yang melaporkan peristiwa tak terpuji itu. Pasalnya diduga kader PSI itu melanggar kode etik DPRD yang melanggar hingga adu mulut dengan petugas bawa-bawa wakil rakyat Kebon Sirih.

"Karena itu kalau ada yang lapor ke BK saya kira diproses sama BK itu," ucap dia.

Taufik pun mengaku bingung dengan perilaku Viani yang seakan-akan kebal hukum bila membawa nama DPRD. Padahal ucap Taufik, Legislator DKI tak ada istimewannya di mata hukum.

"Saran saya jangan arogan lah. Ga ada istimewannya anggota dprd. Apa istimewanya, emang mau diistimewain," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi

Sebelumnya, beredar di media sosial dengan memposting artikel media swasta menyatakan jika anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi tak terima diputar balik oleh petugas Dishub dan Polisi ketika bertugas mengatur kebijakan ganjil genap.

Ia berdalih jika selama ini mobilnya melintas di ruas jalan ganjil genap tak ada masalah kenapa di saat PPKM ini tak diperbolehkan melintas.

Mobil Viani diketahui melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat nomor ganjil dan hari ini merupakan tanggal genap.

Viani pun mengancam akan memprotes kebijakan ganjil genap ini dan ia juga menyebut turut andil dalam peraturan ini.

Akibat aksi tak terpujinya itu, Viani langsung disemprot Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar langsung memberikan teguran keras pada Viani menyusul insiden itu.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael. (Asp)

Baca Juga

Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan