Politisi PDIP Sebut Jokowi Kerap Difitnah 2 Partai

MerahPutih.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyatakan pihaknya menyesalkan taktik politik dan adu domba yang kerap dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

“Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12).

Baca Juga:

Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Hak Prerogatif Presiden

Deddy mengatakan, provokasi tersebut telah dilakukan berulang kali oleh para elite Demokrat dan PKS. Mulai dari soal (potensi) kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon presiden dan cawapres, tawar menawar kursi kabinet, serta intervensi KPU.

Menurut Deddy, kedua pihak itu dengan mudah melontarkan provokasi mereka dengan sembrono menunjuk ke istana hingga Presiden Jokowi.

“Ini tidak sehat, asumsi dibangun atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu,” ungkapnya.

Lebih jauh anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan bahwa taktik murahan ini sepertinya menjadi pakem bagi kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik.

“Dari dulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan. Sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid," imbuhnya.

Deddy mengaku tidak melihat ada bukti yang valid bahwa istana maupun Presiden Jokowi melakukan intervensi apapun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika.

"Sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi menjadi genetika politik dari kedua partai itu,” tegas dia.

Baca Juga:

PDIP Gelar Diskusi soal Pangan, Pendidikan, dan Kemiskinan Jelang HUT ke-50

Sebagai contoh, Deddy menjelaskan insinuasi bahwa Presiden Jokowi memihak bakal capres manapun dengan penggunaan kekuasan haruslah dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.

Sejauh ini Jokowi maupun istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon presiden manapun. Juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng”endorse” calon.

“Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi," ujarnya.

“Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk mengendorse salah satu bakal calon,” sambung dia.

Oleh karena itu, Deddy menilai seharusnya Demokrat dan PKS lebih elegan dalam berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai mereka dan mempromosikan calon mereka.

“Tudingan-tudingan yang disampaikan kedua partai itu merupakan racun bagi demokrasi. Sebab politik adalah masalah persepsi dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita," tuturnya.

Menurut Deddy, istana dan Jokowi memang harus merespon tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab jika tidak, maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.

“Sebaiknya Demokrat dan PKS memperbaiki cara berpolitiknya agar lebih elegan dan positif. Ini era medsos dimana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Hasto Bocorkan Sosok dan Waktu Deklarasi Capres PDIP