Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 22 November 2017
Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Desakan terhadap Setnov pun sudah muncul jauh-jauh hari sebelum ia menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah minta (Setnov) mundur tanggal 18 Juli, saya minta mundur di dalam rapat pleno F-PG jam 10 pagi di ruang KK 2 (Gedung DPR/MPR). Waktu itu rapat dipimpin Nurdin Halid dan Idrus Marham, F-PG lengkap waktu itu," kata Ridwan usai diskusi bertajuk 'Mencari Pemimpin Baru Golkar' di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).

Karena itu, Ridwan berharap Setnov bisa legowo merelakan kursi Ketua DPR, agar publik tidak terus menerus mengecam Golkar. Selain itu, elektabilitas partai bakal merosot tajam bila Setnov bersikukuh mempertahankan posisi tersebut.

"Saya empat kali datang ke Setnov. Sekali di kantor DPR (berbicara) empat mata, di rumahnya tiga kali untuik berbicara dari hati ke hati agar dia melepaskan posisinya," tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti. Dia pun menyarankan agar DPR segera melengserkan Setnov dari posisinya. Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini terbilang rendah di antara lembaga negara lainnya.

Selain itu, situasi yang menimpa tersangka korupsi proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu juga akan berpengaruh terhadap citra partai politik yang memiliki kursi di DPR.

"Kalau tidak segera melakukan pembenahan dalam strukturnya, nama DPR akan terseret-seret dalam masalah yang menimpa Setnov," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia ini. (Pon)

#Setya Novanto #DPR #KPK #Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Indonesia
Indonesia Deportasi Buronan Terduga Korupsi Asal Thailand
Pengungkapan keberadaan PV berawal dari permintaan NACC Thailand kepada KPK untuk memverifikasi informasi mengenai keberadaan buronan tersebut di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Indonesia Deportasi Buronan Terduga Korupsi Asal Thailand
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
KPK berikan ultimatum keras kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk penuhi panggilan penyidik terkait skandal suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Nusron Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10).
Yusuf Abdillah - Rabu, 07 Oktober 2026
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Bagikan