Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 22 November 2017
Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Desakan terhadap Setnov pun sudah muncul jauh-jauh hari sebelum ia menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah minta (Setnov) mundur tanggal 18 Juli, saya minta mundur di dalam rapat pleno F-PG jam 10 pagi di ruang KK 2 (Gedung DPR/MPR). Waktu itu rapat dipimpin Nurdin Halid dan Idrus Marham, F-PG lengkap waktu itu," kata Ridwan usai diskusi bertajuk 'Mencari Pemimpin Baru Golkar' di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).

Karena itu, Ridwan berharap Setnov bisa legowo merelakan kursi Ketua DPR, agar publik tidak terus menerus mengecam Golkar. Selain itu, elektabilitas partai bakal merosot tajam bila Setnov bersikukuh mempertahankan posisi tersebut.

"Saya empat kali datang ke Setnov. Sekali di kantor DPR (berbicara) empat mata, di rumahnya tiga kali untuik berbicara dari hati ke hati agar dia melepaskan posisinya," tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti. Dia pun menyarankan agar DPR segera melengserkan Setnov dari posisinya. Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini terbilang rendah di antara lembaga negara lainnya.

Selain itu, situasi yang menimpa tersangka korupsi proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu juga akan berpengaruh terhadap citra partai politik yang memiliki kursi di DPR.

"Kalau tidak segera melakukan pembenahan dalam strukturnya, nama DPR akan terseret-seret dalam masalah yang menimpa Setnov," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia ini. (Pon)

#Setya Novanto #DPR #KPK #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - 32 menit lalu
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - 42 menit lalu
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal berfoto bersama Saan Mustopa dan Calon Hakim MK usulan DPR, Adies Kadir di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 33 menit lalu
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Berita Foto
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Anggota DPR Sari Yuliati mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Januari 2026
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Bagikan