Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 22 November 2017
Politisi Golkar Minta Setnov Legowo dan Mundur dari Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Desakan terhadap Setnov pun sudah muncul jauh-jauh hari sebelum ia menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah minta (Setnov) mundur tanggal 18 Juli, saya minta mundur di dalam rapat pleno F-PG jam 10 pagi di ruang KK 2 (Gedung DPR/MPR). Waktu itu rapat dipimpin Nurdin Halid dan Idrus Marham, F-PG lengkap waktu itu," kata Ridwan usai diskusi bertajuk 'Mencari Pemimpin Baru Golkar' di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).

Karena itu, Ridwan berharap Setnov bisa legowo merelakan kursi Ketua DPR, agar publik tidak terus menerus mengecam Golkar. Selain itu, elektabilitas partai bakal merosot tajam bila Setnov bersikukuh mempertahankan posisi tersebut.

"Saya empat kali datang ke Setnov. Sekali di kantor DPR (berbicara) empat mata, di rumahnya tiga kali untuik berbicara dari hati ke hati agar dia melepaskan posisinya," tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti. Dia pun menyarankan agar DPR segera melengserkan Setnov dari posisinya. Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini terbilang rendah di antara lembaga negara lainnya.

Selain itu, situasi yang menimpa tersangka korupsi proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu juga akan berpengaruh terhadap citra partai politik yang memiliki kursi di DPR.

"Kalau tidak segera melakukan pembenahan dalam strukturnya, nama DPR akan terseret-seret dalam masalah yang menimpa Setnov," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia ini. (Pon)

#Setya Novanto #DPR #KPK #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 25 menit lalu
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Indonesia
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Kali ini penyidik mendalami aliran uang yang diduga berasal dari produksi batu bara per metrik ton. 

Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
KPK memeriksa Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Nabil Husein sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi Rita Widyasari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
Indonesia
KPK Dorong Integrasi Hukum dan Akuntansi Forensik untuk Perkuat Pembuktian Kerugian Negara
Membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum merupakan tantangan sesungguhnya
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
KPK Dorong Integrasi Hukum dan Akuntansi Forensik untuk Perkuat Pembuktian Kerugian Negara
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK memperpanjang masa penahanan Silmy Karim dan tujuh tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA selama 40 hari untuk melengkapi alat bukti dan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Bagikan