Polisi Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu-Isu Murahan

Merahputih.com - Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Arie Ardian Rishadi menilai, Polri harus menjalin hubungan dengan masyarakat supaya kerjasama dalam membangun situasi kamtimbas kondusif. Terutama soal banyaknya ajakan provokatif yang bisa membuat gaduh suasana.

"Polri agar lebih dekat dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik dan terjalin silaturahmi antara Polri dan masyarakat," terang Arie dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Kamis (16/5).

Arie mengatakan, pertemuan dengan masyarakat dirasa perlu untuk memberikan pesan terkait pasca pilpres yang selama ini ada berita hoaks dan medsos yang jadi ajang perseteruan didunia maya.

BACA JUGA: Keluarga Petugas KPPS Laporkan Penyebar Hoaks Keluarganya Meninggal Diracun

"Saya mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mudah memperpecah belah persatuan bangsa dan negara," imbuh Arie.

Ia mengingatkan soal banyaknya konten provokatif yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Sehingga bisa berakibat pada perseteruan tiada henti hingga berujung pada persoalan hukum.

Arie lantas meminta semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ibu koga sehingga situasi tetap kondusif. "Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara sehingga NKRI tetap jaya dan aman sentosa," terang Arie.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri memaparkan penemuan hoaks untuk bulan April. Selama bulan tersebut, Kominfo mengidentifikasi 486 hoaks. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sejak Agustus 2018.

Total jumlah hoaks yang berhasil didapatkan oleh mesin Ais yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 1.731 hoaks terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2019.

Selama April 2019 tersebut, terdapat 209 hoaks kategori politik. Sehingga, total hoaks kategori politik yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 620 hoaks. Sebagai informasi, isi hoaks politik ini antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. (Knu)