Keluarga Petugas KPPS Laporkan Penyebar Hoaks Keluarganya Meninggal Diracun

MerahPutih.Com - Keluarga petugas KPPS dari Bandung menegaskan bahwa anggota keluarga yang meninggal saat Pemilu 2019 bukan akibat diracun. Pasalnya hoaks petugas KPPS meninggal diracun sudah menyebar di media sosial dan group WhatsApp.

Kakak kandung Sita, Muhamad Rizal Misbahudin mengatakan bahwa telah melaporkan adanya kabar bohong tersebut ke pihak kepolisian setempat.

"Kalau kita dari pihak keluarga yang penting minimal sudah menjelaskan (kepada polisi) bahwa itu hoaks, Kalaupun misalnya ada yang tidak percaya, yang penting kita sudah laporan," kata Rizal di Bandung, Jumat (10/5).

Dalam konten hoaks yang beredar di media sosial, Sita disebutkan meninggal akibat racun VX berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat mengganggu sistem sarat tubuh.

Menanggapi kabar tersebut, Rizal mengaku heran karena saat adiknya meninggal, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak medis kepada adiknya.

"Makanya saya juga heran kenapa ini bisa jahat banget orang bikin berita hoaks," kata dia.

Selain itu data yang disebutkan dalam konten hoaks tersebut juga banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Rizal menyebutkan bahwa adiknya tersebut berusia 23 tahun, sementara pada konten tersebut Sita dikabarkan berusia 21 tahun.

"Terus fotonya itu bukan adik saya, yang dilingkari itu kebetulan anaknya pak RW, dan itu orangnya masih hidup," kata dia.

Lebih lanjut, ia berharap agar peristiwa duka keluarganya tersebut tidak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk dipolitisasi.

"Kita kaget, kalau sudah nyampe grup medsos kan berarti sudah menyebar," ujar Rizal.

Sementara itu, kepolisian enggan menanggapi desakan sejumlah pihak untuk melakukan autopsi terhadap jenazah petugas KPPS yang meninggal. Menurut Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan autopsi dapat dilakukan jika ada fakta hukumnya.

"Kalau dari pihak keluarga, tidak merasa bahwa meninggalnya anggota keluarganya itu tak ada hal - hal yang mencurigakan, atau pun kejanggalan, apa yang mau diautopsi," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, (10/5).

Tujuan autopsi itu kan, lanjut Dedi, hanya membuat suatu kejelasan, apabila ada indikasi, dan juga ada fakta hukum, apakah ada penganiayaan, dan terjadi pembunuhan, sebelum ratusan orang KPPS tersebut meninggal dunia. Itulah yang harus betul - betul dilakukan suatu kajian.

"Jadi semua harus berdasarkan fakta hukum yang komprehensif, dan juga dikaji, Polri dalam hal ini sebagai landasannya untuk bisa bertindak," pungkasnya.(Gms)