Polemik PNS Wajib Zakat, Din Syamsuddin: Silakan Saja Itu Punya Negara

MerahPutih.com - Polemik wajib zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim menjadi perbincangan hangat di akhir pekan ini.

Kementerian Agama mewajibkan PNS yang memenuhi nisab (batas minimal berzakat) untuk membayar kewajibannya sebesar 2,5 persen/tahun dari penghasilan bulanan.

Mengomentari rencana itu, Ketua Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin mengaku setuju dengan langkah pemerintah tersebut.

Hanya saja, tentunya perlu persetujuan dan kesepakatan melalui musyawarah di DPR agar kebijakan itu punya payung hukum sendiri.

"Hukumnya belum ada kan, di siapkan dulu setuju gak DPR," kata Din Syamsuddin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/2).

Menurutnya, agar legalitasnya semakin kuat maka landasan hukumnya juga harus diperdebatkan dan disepakati oleh anggota dewan terhormat.

Meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, mantan Ketum Ormas Islam Muhammadiyah ini mempersilahkan jika pemerintah berkeinginan mengelola zakat PNS muslim.

"Kalau untuk PNS muslim silakan lah itu punya negara," ujarnya. Namun, dia dengan tegas menolak jika pemerintah ingin mengelola zakat seluruh umat Islam. "Tapi untuk seluruh umat islam biarlah menjadi urusan ormas Islam," timpalnya.

Sebab, lanjut Din, persoalan pengelolaan Zakat sudah dilakukan ormas Islam jauh sebelum ada wacana ini.

"Karena ini sudah dilakukan ormas. Sudah dilakukan masyarakat gak usah diurus negara. Secara pribadi gak usah lah," pungkasnya. (Fdi)