Polemik LGBT, Ketua DPR: Saya Jelas Menolak Legalitas LGBT

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 22 Januari 2018
Polemik LGBT, Ketua DPR: Saya Jelas Menolak Legalitas LGBT

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, tidak ada pembahasan secara khusus terkait rancang undang-undang tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di DPR.

Namun, kata Bambang, Komisi III DPR sedang membahas rancangan undang-undang Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasal tentang LGBT.

"Saya yakin pernyataan pak Zulkifli salah ucap karena tidak ada pembahasan RUU LGBT secara khusus. Sikap saya jelas yaitu menolak legalitas LGBT karena merusak moral bangsa," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/1).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa ada lima fraksi di DPR yang setuju adanya legalitas LGBT. Namun, pernyataan Ketua Umum PAN tersebut diklarifikasi bahwa kelima fraksi tersebut belum memberikan pendapatnya.

Bambang menjelaskan, dalam pembahasan di RUU KUHP di Komisi III DPR, semangat pembahasannya selain menolak LGBT, adalah pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

Hal itu, menurut dia, tidak hanya pada perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga hubungan sesama jenis yang dapat dikategorikan pidana asusila.

"Semangat kami dalam pembahasan RUU KUHP selain menolak LGBT, ada perluasan pemidanaan perilaku LGBT, yaitu tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur juga hubungan sesama jenis dapat dikategorilan pidana asusila," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR masih membahas apakah pasal tentang LGBT itu masuk dalam delik aduan atau tidak namun yang pasti harus ada perluasan cakupan pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

Selain itu, dia sudah menelepon para pimpinan fraksi di DPR, semuanya menyatakan tidak setuju terhadap perilaku LGBT. Namun, semangatnya justru perluasan pemidanaan terhadap perilaku itu.

"Saya baca di berita bahwa pak Zulkifli menyampaikan bahwa perilaku LGBT harus dihukum berat artinya beliau tidak setuju dengan LGBT," katanya.

Sebelumnya, Zulkifli menyatakan ada lima fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT dan lima lainnya belum memberikan pendapatnya.

"PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN, lima fraksi lainnya belum ngomong," ujar Zulkifli. (*)

#LGBT #Ketua DPR RI #Bambang Soesatyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bamsoet Ingatkan Mekanisme Pengganti Gibran, Presiden Harus Usulkan Dua Nama
Konstitusi telah memberi jalan yang jelas.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Bamsoet Ingatkan Mekanisme Pengganti Gibran, Presiden Harus Usulkan Dua Nama
Indonesia
Bamsoet Dorong Wapres Pengganti Gibran Jadi Mitra Strategis Prabowo
Sosok Wapres mendatang harus memiliki kapasitas, pengalaman, serta kemampuan membangun sinergi dengan berbagai elemen pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Bamsoet Dorong Wapres Pengganti Gibran Jadi Mitra Strategis Prabowo
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini Alasannya
MUI mengusulkan istilah LGBT menjadi LGSP. Hal ini pun tengah menjadi perbincangan hangat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini  Alasannya
Bagikan