Polemik LGBT, Ketua DPR: Saya Jelas Menolak Legalitas LGBT

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 22 Januari 2018
Polemik LGBT, Ketua DPR: Saya Jelas Menolak Legalitas LGBT

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, tidak ada pembahasan secara khusus terkait rancang undang-undang tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di DPR.

Namun, kata Bambang, Komisi III DPR sedang membahas rancangan undang-undang Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasal tentang LGBT.

"Saya yakin pernyataan pak Zulkifli salah ucap karena tidak ada pembahasan RUU LGBT secara khusus. Sikap saya jelas yaitu menolak legalitas LGBT karena merusak moral bangsa," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/1).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa ada lima fraksi di DPR yang setuju adanya legalitas LGBT. Namun, pernyataan Ketua Umum PAN tersebut diklarifikasi bahwa kelima fraksi tersebut belum memberikan pendapatnya.

Bambang menjelaskan, dalam pembahasan di RUU KUHP di Komisi III DPR, semangat pembahasannya selain menolak LGBT, adalah pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

Hal itu, menurut dia, tidak hanya pada perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga hubungan sesama jenis yang dapat dikategorikan pidana asusila.

"Semangat kami dalam pembahasan RUU KUHP selain menolak LGBT, ada perluasan pemidanaan perilaku LGBT, yaitu tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur juga hubungan sesama jenis dapat dikategorilan pidana asusila," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR masih membahas apakah pasal tentang LGBT itu masuk dalam delik aduan atau tidak namun yang pasti harus ada perluasan cakupan pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

Selain itu, dia sudah menelepon para pimpinan fraksi di DPR, semuanya menyatakan tidak setuju terhadap perilaku LGBT. Namun, semangatnya justru perluasan pemidanaan terhadap perilaku itu.

"Saya baca di berita bahwa pak Zulkifli menyampaikan bahwa perilaku LGBT harus dihukum berat artinya beliau tidak setuju dengan LGBT," katanya.

Sebelumnya, Zulkifli menyatakan ada lima fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT dan lima lainnya belum memberikan pendapatnya.

"PAN menyatakan ada 4 partai yang menolak (LGBT) plus PAN, lima fraksi lainnya belum ngomong," ujar Zulkifli. (*)

#LGBT #Ketua DPR RI #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Ketua DPR RI sebut apa pun cara dan bentuk kritik tetap harus dipandang sebagai suara rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Indonesia
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rasa bangga akan poisisi strategis Presiden Prabowo dalam daftar pembicara KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Puan juga menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Indonesia
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Puan menyebut, butuh komitmen bersama untuk memberantas narkoba, terutama di kalangan tenaga medis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah Telah Selesaikan 14 RUU, Puan: Selalu Memprioritaskan Pembentukan UU yang Berkualitas
DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 11 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
DPR Bersama Pemerintah Telah Selesaikan 14 RUU, Puan: Selalu Memprioritaskan Pembentukan UU yang Berkualitas
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Ketua DPR RI Puji Kinerja Prabowo Subianto Segera Bertindak Ketika Ada Keluhan Masalah
Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua DPR RI Puji Kinerja Prabowo Subianto Segera Bertindak Ketika Ada Keluhan Masalah
Indonesia
Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, Puan: Permintaan Maaf Tidak Cukup, Ini Soal Kepercayaan
Puan mendesak reformasi menyeluruh di sektor transportasi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, Puan: Permintaan Maaf Tidak Cukup, Ini Soal Kepercayaan
Bagikan