Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Partai Berkarya memuji langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana akan segera menghidupkan kembali materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah.
Bahkan, wacana menghidupkan kembali PMP ini dianggap sebagai bentuk pengakuan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap warisan positif di era kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.
"Meskipun terlambat karena disampaikan di ujung akhir pemerintahan Pak Jokowi, ini kan bentuk pengakuan. Fakta dan pengakuan bahwa ada hal positif dari Pak Harto yang bisa diadopsi," kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dilansir dari laman resmi Partai Berkarya, Senin (3/12).
Menurut Priyo, PMP merupakan mata pelajaran wajib yang mulai muncul sejak diberlakukannya kurikulum 1975 di era awal orde baru. Apalagi, lanjut dia, mata pelajaran PMP pada zaman Soeharto dulu termasuk mata ajar yang diwajibkan pada seluruh tingkatan mulai dari SD.
Priyo mengungkapkan bahwa banyak fakta hal-hal positif pada zaman Soeharto yang dapat diadopsi, bukan sebaliknya berpandangan negatif dengan hal-hal yang berbau Soeharto. Saat ini, kata dia, mata pelajaran PMP sangat dibutuhkan untuk memupuk rasa nasionalisme dan perkembangan moral generasi milenial.
"Ini salah satu fakta bahwa banyak hal-hal positif pada zaman Pak Harto yang mestinya bisa diadopsi bukan semuanya dimusuhi. Fakta banyak hal yang positif pada zaman Pak Harto bisa diadopsi, bukan sebaliknya seolah phobia terhadap atau tidak ramah dengan apa yang berbau Pak Harto," beber mantan politikus Golkar dan NasDem itu.
PMP pernah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Tanah Air. Mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pelajaran PMP kemudian ditiadakan karena dianggap bagian dari kampanye rezim Orde Baru.
Seiring waktu, desakan agar PMP kembali diajarkan di sekolah-sekolah menguat lewat usulan dari Kemendikbud. Bahkan, Wakil Ketua MPR Mahyudin tegas mendukung agar PMP kembali masuk jadi mata pelajaran sekolah dan sudah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.
"Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden,Jokowi dan berharap Pemerintah menyikapi dan menindaklanjutinya," ujar Mahyudin di Balikpapan, Minggu (2/12). (*)
