PLN Kian Terpuruk

MerahPutih.com - Pertengahan Septembder 2020, Menteri BUMN Erick Thohir melayangkan permintaan bantuan lewat surat pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membantu kinerja PT PLN (Persero).

Dalam suratnya, Erick Thohir mengungkapkan kondisi perusahaan listrik pelat merah tersebut. Ia tidak segan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatasi kondisi kelebihan pasokan pembangkit, dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

Lalu, penyesuaian rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029 dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah atau sedang dibangun, proyeksi demand, dan kemampuan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun keuangan PT PLN.

Baca Juga:

PLN Tolak Permintaan Keringanan Pembayaran Listrik, Solo Terancam Gelap Gulita

Jauh sebelum surat dilayangkan, Kondisi PLN pada semester pertama 2020 bertumpuk dengan utang. Utang PLN dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 500 triliun. Utang itu digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di antaranya pengerjaan proyek 35.000 MW.

"Sebagai bankir saya paham ini nggak sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp 100 triliun, saya tanya, dana sendiri berapa, saya minta 30% kan. Tapi ini kan cash PLN dana sendiri 0, pinjaman 100%," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini medio Juni 2020 lalu.

Bahkan, Dirut PT PLN dalam rapat kerja dengan DPR, memastikan memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) dari posisi awal Rp100 triliun menjadi Rp53,9 triliun di 2020 serta meninjau lagi proyek ketenagalistrikan dengan proyeksi pertumbuhan beban dan kondisi terkini.

"Bagi pembangkit, transmisi, dan gardu induk dilakukan dengan skala prioritas," ujarnya.

Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengakui, jika Menteri BUMN mengirimkan surat soal kondisi PLN pada koleganya Menteri ESDM. Intinya, kata ia, Erick Thohir menginginkan agar PLN dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada ketimbang membuat pembangkit baru.

"Yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah over supply ngapain kalau tidak dimanfaatkan dan juga kalau ada institusi baru apalah namanya itu gak perlu buat pembangkit baru karena sudah over supply, bagus memanfaatkan yang sudah ada," katanya.

Ia menegaskan, tujuan surat Menteri BUMN itu untuk memaksimalkan kapasitas PLN yang sudah kelebihan pasokan sehingga tidak ada pemborosan energi.

"Kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru. Ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut," katanya.

Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli pada 2015 lalu, sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo jika proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sangat ambius dan tidak efisien bagi PLN. PLN bahkan akan membayar kelebihan beban listrik yang tidak terpakai.

Dalam hitungan Rizal, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW. Jika proyek 35000 MW dipaksakan, membuat PLN kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW dari listrik yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP)

PLN pun, tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Paling tidak, dari hitungannya mencapai USD10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp150,6 triliun.

Medio 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyurati Kementerian ESDM dan BUMN menjelaskan kekhawatiran terhadap kondisi keuangan PLN. Kekhawatiran itu akibat besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kini, proyek 35.000 MW belum rampung sepenuhnya tercatat progress proyek pembangunan pembangkit seperti yang dipaparkan PLN di rapat DPR, yang telah beroperasi mencapai 8.137 MW atau sebesar 23 persen per Juni 2020. Namun, kondisi PLN sudah kelebihan pasokan pembangkit.

Ekonom Faisal Basri menegaskan jika pandemi ini, membuat perusahaan energi dunia merugi termasuk di dalam negeri. Tetapi, khusus PLN dan Pertamina, ada andil pemerintah membuat BUMN ini merugi karena penugasan.

Bahkan, kata Faisal, pemerintah memiliki utang Rp 45,42 triliun kepada PLN. Utang itu berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Selain itu, PLN sudah pada krisis likuiditas tetapi terlihat baik karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan sehingga terlihat untung.

“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN,” ujarnya saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, medio Juli lalu.

Baca Juga:

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan