PKS Yakin Aher Jadi Sumber Kenaikan Elektoral untuk Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 25 Februari 2023
PKS Yakin Aher Jadi Sumber Kenaikan Elektoral untuk Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Allhabsy usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2023 di Jakarta, Jumat (24/2/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, partainya menawarkan Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Ya, kalau dari PKS ya memang Aher ditawarkan ke tim kecil (Koalisi Perubahan) itu," kata Aboe, Sabtu (25/2).

Baca Juga:

Politisi PKS Minta Erick Thohir Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy

Aboe yang juga anggota Komisi III DPR ini menuturkan, perlu diperlukan kecocokan antar keduanya.

"Tetapi kita lihat saja chemistry itu berjalan dengan waktu ketemu titik nanti," katanya melanjutkan.

Aboe menekankan siapa pun yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan harus memiliki elektoral yang kuat.

"Pastinya calon wapresnya menyumbang elektoral paling kuat," imbuhnya.

Dia menyebut, pembahasan terkait pilpres di tim kecil Koalisi Perubahan sangat dinamis setiap harinya.

Meski demikian, dia meyakini pembahasan terkait capres-cawapres kian mengerucut pada satu nama.

"Biar paham ya, pilpres tiap hari demi hari bergejolak, bentuk ombak. Tapi saya yakin dan percaya sudah ada pembicaraan yang mengarah pada satu titik," tuturnya.

Untuk itu, dia menyerahkan proses penentuan cawapres sebagaimana tahapan yang ada di tim kecil Koalisi Perubahan.

"(Kalau dari) akar rumput akan muncul pada waktunya," ucapnya.

Baca Juga:

PKS Akui Dapat Ancaman saat Ingin Mengusung Anies Jadi Capres

Sekadar informasi, keputusan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024 juga merupakan hasil keputusan musyawarah Majelis Syura VIII PKS.

Saat ini, PKS juga tengah menjajaki koalisi dengan Partai NasDem dan Demokrat. Mereka sedang merumuskan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

Ketiga partai pun sudah menyampaikan dukungan kepada Anies.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai cawapres yang akan mendampingi Anies.

Sejumlah nama yang mencuat bakal menjadi bakal cawapres Anies adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Partai NasDem, Demokrat dan PKS juga sudah memenuhi syarat kepemilikan 20 persen kursi DPR untuk mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU.

Mereka tidak perlu lagi mencari partai lain untuk bisa mengusung capres-cawapres.

Nah, masa pendaftaran capres-cawapres akan dibuka pada Oktober mendatang.

Setelah itu dilanjutkan dengan masa kampanye. Pemungutan suara Pilpres 2024 dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024. (Knu)

Baca Juga:

Anies Sebut Dukungan PKS Merupakan Amanat Besar untuk Memenangkan Pilpres 2024

#PKS #Ahmad Heryawan #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan