PKS Usul e-KTP Warga Jakarta Diganti Digital


Disdukcapil DKI Jakarta melayani warga Rusun Petamburan yang melalukan rekam biometrik untuk e-KTP di RPTRA Rusun Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9). ANTARA/Hana Kinarina
MerahPutih.com - Perekaman ulang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) mesti dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bagi masyarakat, mengingat wacana perubahan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menilai, perekaman ulang kartu tanda penduduk memang mesti dilaksanakan menyusul adanya perubahan redaksional.
Baca Juga:
Pemprov DKI Butuh Anggaran Besar Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta
"Kalau ganti nama provinsi ya memang harus ganti identitas. Dari nama DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta," kata MTZ di Jakarta, yang dikutip Rabu (20/9).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun mengusulkan, diganti dari e-KTP ke KTP digital yang dengan mudah dibawa, karena melekat di ponsel.
"Atau KTP DKJ adalah KTP Digital," paparnya.
Penerbitan KTP digital juga untuk menekan anggaran APBD DKI, ketimbang buat ulang e-KTP harus mengalokasikan dana yang besar.
"KTP yang diganti adalah untuk yang akan bikin KTP baru," ucap MTZ.
Baca Juga:
Pemprov DKI Butuh 8 Juta Blangko untuk Rekam Ulang e-KTP Warga
Ia juga memandang, perubahan KTP digital lebih futuristik diterapkan di Jakarta.
"Kesempatan bagus nih untuk mengubah identitas warga Jakarta menjadi lebih futuristik," tuturnya.
Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) punya tugas untuk merekam ulang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) warga Jakarta menyusul perubahan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, Disdukcapil membutuhkan anggaran cukup besar dalam pelaksanaan rekam ulang e-KTP warga Jakarta untuk tahun 2024.
"Sebenernya otomatis kalo DKI ganti kan semua judulnya pasti ganti jadi DKJ. Saya belum pernah rapat soal ini, tapi ini otomatis. Kita akan bahas teknis karena butuh anggaran besar," kata Sekda Joko, Rabu (20/9).(Asp)
Baca Juga:
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta setelah Berubah jadi DKJ
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
