PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan


Penumpang turun dari mikrolet di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (11/12/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatalkan rencana pemisahan penumpang perempuan dan laki-laki di dalam angkutan kota (angkot) sebagai upaya terjadinya pelecehan seksual.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, M Taufik Zoelkifli mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi umum khusus wanita dan laki-laki.
Baca Juga
Alasan DKI Batalkan Pemisahan Bangku Perempuan dan Laki-laki di Angkot
Menurut dia, langkah tersebut sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di angkot.
"Jadi saya mengusulkan ada angkot untuk perempuan ada khusus untuk penumpang laki-laki," kata Taufik saat dihubungi awak media, Jumat (15/7).
Baca Juga
PSI Kritik Pemisahan Laki dan Perempuan Bukan Solusi Atasi Pelecehan di Angkot
Sebab ia menilai, memisahkan tempat duduk antara pria dan wanita tidak efektif untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual di angkot karena memiliki jarak duduk yang tetap berdekatan.
"Ketika di angkot ya susah ya, ada perempuan laki-laki. Enggak memecahkan masalah karena itu tetap aja terlalu dekat alasannya," ungkapnya.
Apabila permintaannya tersebut direalisasikan oleh Pemprov DKI, Taufik juga meminta agar pengemudi angkot tersebut disesuaikan dengan gendernya.
"Kalau bisa angkot yang perempuan sopirnya perempuan juga," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Pemprov DKI Batalkan Wacana Pemisahan Laki dan Perempuan di Angkot
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
