PKS Umumkan Dukungan Anies-Cak Imin pada Jumat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 11 September 2023
PKS Umumkan Dukungan Anies-Cak Imin pada Jumat

Dokumentasi - Mardani Ali Sera. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang melakukan deklarasi menjelang Pilpres 2024.

Pasangan itu diusung oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan dukungan resminya.

Majelis Syura PKS berencana mengumumkan dukungan kepada capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin pada Jumat (15/9).

Baca Juga:

Datangi Markas PKB, Anies Rancang Strategi Pemenangan Bersama Cak Imin

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan PKB serta Anies soal rencana pemberian dukungan tersebut.

"Komunikasi jalan tetapi kami kan masih menunggu Majelis Syuro rencananya hari Jumat (diumumkan hasil rapat Majelis Syura PKS)," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Selain itu, kata Mardani, Anies dan Cak Imin pekan ini akan mengunjungi markas PKS. Namun, Mardani tak menyebutkan terkait waktu pastinya.

"Kalau enggak salah pekan ini juga Mas Anies-Cak Imin akan main ke PKS gitu silaturahmi, setelah itu baru gaspol," ungkapnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: AHY dan Demokrat Geruduk Rumah Anies

Mardani melanjutkan, secara prinsip PKB dengan PKS tak ada masalah untuk berkoalisi di Pilpres 2024.

"Dengan Mas Anies ya kita full jalan terus kemarin di Palembang tuh. Untuk dengan PKBnya secara prinsip sebenarnya udah nyambung tetapi prosedurnya di Majelis Syura," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pasangan Anies-Muhaimin Berencana Daftar Pilpres di 10 Oktober

#Mardani Ali Sera #PKS #Partai Politik #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan