PKS Tentukan Arah dan Parpol Koalisi di Rapimnas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juni 2022
PKS Tentukan Arah dan Parpol Koalisi di Rapimnas

PKS. (Foto: PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Semut Merah tengah digagas antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun, menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan diikuti jajaran DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia pada 20-21 Juni 2022 di Hotel Sahid, Jakarta.

Baca Juga:

Berpotensi Koalisi dengan PKS-PKB, Demokrat Sebut Tengah Intens dengan 1 Partai Lagi

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, pihaknya mungkin akan menghasilkan rekomendasi koalisi partai untuk menghadapi Pemilu 2024 setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hari ini, Senin (20/6).

"Coba nanti kita lihat. Mungkin akan ada rekomendasi partai koalisinya. Final siapa calon presidennya, belum," kata Salim di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/6).

Ia mengungkapkan, terkait dengan kemungkinan untuk membangun koalisi dengan Partai Gerindra dan PKB, PKS masih melakukan komunikasi awal dan belum ada hasil yang final. Oleh karena itu, seluruh kader partai harus bersabar.

"Jadi, masih komunikasi awal, ya. Belum ada sesuatu yang final. Kita perlu bersabar," katanya.

Ia menegaskan, PKS meskipun sebelumnya telah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra berulang kali dan belum memenangkan pemilihan presiden, tidak merasa jera.

"Sama siapa pun bisa. Kalau politik itu tidak ada kapoknya selama kepentingan bisa ketemu," katanya.

Salim mengungkapkan harapannya agar munculnya poros baru dalam perpolitikan nasional, teruma dalam Pilres 2024.

"Sampai nanti, mudah-mudahan akan ada poros, ya. Kalau kita lihat, kemungkinan ada tiga calon ya, tiga calon presiden. Mudah-mudahan itu terwujud," ucapnya.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan Rapimnas PKS 2022 akan membicarakan salah satunya pemilihan presiden (Pilpres) 2024. PKS mulai menjajaki dengan serius beberapa mitra partai untuk membentuk koalisi guna mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Posisi PKS harus koalisi sehingga setelah Milad 20 PKS yang lalu kita cukup intens menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Rapimnas PKS juga akan membahas persiapan menuju ke sana," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

#Pilpres #Pemilu #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan