Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Nilai Tiga Menteri Ini Layak Di-reshuffle

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 14 Juli 2017
PKS Nilai Tiga Menteri Ini Layak Di-reshuffle

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) tiba di ruangan untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Menurutnya, ada tiga pos kementerian yang kinerjanya kurang memuaskan. Yakni, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Ketiga kementerian tersebut yang harus dilakukan perombakan segera mungkin," tegas Mardani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/7).

Menurut Mardani, Menko Polhukam tidak mampu melakukan komunikasi politik yang baik selama memimpin.

Hal tersebut merujuk pada persoalan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang belum rampung dibahas oleh pemerintah dan DPR.

"Kalau pemerintah berperan dengan baik dan melakukan komunikasi politik maka bisa cepat selesai," jelasnya.

Mardani juga menyoroti minimnya peran Menko Polhukam dalam menggaet investor asing yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Perizinan penanaman modal memang harus lebih dipermudah. Jangan ada urusan yang berbelit-belit yang pada akhirnya membuat investor kabur," tukasnya.

Mardani juga meminta para menteri di Kabinet Kerja untuk fokus mengemban tugas dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ia mengkritik langkah menteri yang selama ini hanya melakukan pencitraan dan bekerja tak maksimal.

"Amanat menteri itu sangat berat. Ada dua ratus lima puluh juta orang Indonesia yang bergantung kepada kebijakan yang baik dari setiap kementerian. Jadi bekerja yang lurus dan tidak korupsi. Jangan tidur saja," ungkapnya.

"Nilai merah untuk ketiganya. Presiden harus segera bertindak," pungkas Mardani. (Pon)

Berita lainnya tentang isu reshuffle Kabinet Kerja baca juga: Usai Diperiksa KPK, Mendes Mengaku Siap Di-Reshuffle

#Reshuffle Kabinet #Kabinet Kerja #PKS #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Panggil Semua Menteri, Gelar Sidang Kabinet Paripurna
Sidang tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta kepala lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Panggil Semua Menteri, Gelar Sidang Kabinet Paripurna
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Bagikan