PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
 PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan surat rekomendasi usulan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) baru ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Baca Juga:

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin meminta kepada seluruh kalangan dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK turun tangan awasi pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK awasi pemilihan Wagub DKI (MP/Asropih)

"Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play, termasuk juga parat penegak hukum, KPK juga ikut mengawasai," ujar Arifin di Kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Hal itu digaungkan, kata Arifin, agar tak ada pihak tertentu yang dapat mencederai proses demokrasi pemilihan pendamping Anies yang akan berjalan di Dewan Legislatif Kebon Sirih.

Ia pun berharap DPRD DKI segera melakukan percepatan pemilihan wagub DKI agar Anies tak lagi menjomblo dan roda pemerintahan DKI bisa kembali berjalan baik.

"Kita berharap mudah-mudahan proses nya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja gubernur," ujarnya.

Dengan melunak dan memberikan satu jatah cawagub kepada pihak Gerindra. Arifin menegaskan pihaknya ingin sesegera mungkin anggota DPRD melakukan proses pemilihan.

"Kami sangat berjiwa besar menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Karena kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda," tutupnya.

Baca Juga:

PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

Seperti diketahui, Partai Gerindra dan PKS telah menyerahkan dua nama baru cawagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.(Asp)

Baca Juga:

PKS Coret Ahmad Syaikhu, Gerindra Segera Putusan Satu dari Empat Nama Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Komisi Pemberantasan Korupsi #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan