PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
 PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan surat rekomendasi usulan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) baru ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Baca Juga:

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin meminta kepada seluruh kalangan dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK turun tangan awasi pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK awasi pemilihan Wagub DKI (MP/Asropih)

"Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play, termasuk juga parat penegak hukum, KPK juga ikut mengawasai," ujar Arifin di Kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Hal itu digaungkan, kata Arifin, agar tak ada pihak tertentu yang dapat mencederai proses demokrasi pemilihan pendamping Anies yang akan berjalan di Dewan Legislatif Kebon Sirih.

Ia pun berharap DPRD DKI segera melakukan percepatan pemilihan wagub DKI agar Anies tak lagi menjomblo dan roda pemerintahan DKI bisa kembali berjalan baik.

"Kita berharap mudah-mudahan proses nya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja gubernur," ujarnya.

Dengan melunak dan memberikan satu jatah cawagub kepada pihak Gerindra. Arifin menegaskan pihaknya ingin sesegera mungkin anggota DPRD melakukan proses pemilihan.

"Kami sangat berjiwa besar menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Karena kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda," tutupnya.

Baca Juga:

PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

Seperti diketahui, Partai Gerindra dan PKS telah menyerahkan dua nama baru cawagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.(Asp)

Baca Juga:

PKS Coret Ahmad Syaikhu, Gerindra Segera Putusan Satu dari Empat Nama Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Komisi Pemberantasan Korupsi #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan