PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
 PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan surat rekomendasi usulan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) baru ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Baca Juga:

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M. Arifin meminta kepada seluruh kalangan dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK turun tangan awasi pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta KPK awasi pemilihan Wagub DKI (MP/Asropih)

"Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play, termasuk juga parat penegak hukum, KPK juga ikut mengawasai," ujar Arifin di Kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Hal itu digaungkan, kata Arifin, agar tak ada pihak tertentu yang dapat mencederai proses demokrasi pemilihan pendamping Anies yang akan berjalan di Dewan Legislatif Kebon Sirih.

Ia pun berharap DPRD DKI segera melakukan percepatan pemilihan wagub DKI agar Anies tak lagi menjomblo dan roda pemerintahan DKI bisa kembali berjalan baik.

"Kita berharap mudah-mudahan proses nya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja gubernur," ujarnya.

Dengan melunak dan memberikan satu jatah cawagub kepada pihak Gerindra. Arifin menegaskan pihaknya ingin sesegera mungkin anggota DPRD melakukan proses pemilihan.

"Kami sangat berjiwa besar menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Karena kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda," tutupnya.

Baca Juga:

PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

Seperti diketahui, Partai Gerindra dan PKS telah menyerahkan dua nama baru cawagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.(Asp)

Baca Juga:

PKS Coret Ahmad Syaikhu, Gerindra Segera Putusan Satu dari Empat Nama Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Komisi Pemberantasan Korupsi #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan