PKS: Lebih Mengutamakan Infrastruktur dari SDM adalah Logika Terbalik

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 26 Februari 2018
PKS: Lebih Mengutamakan Infrastruktur dari SDM adalah Logika Terbalik

Salah satu pembangunan infrastruktur garapan pemerintah (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dibandingkan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi terkesan menomorduakan aspek sumber daya manusia.

Menurut Sukamta, hal itu terindikasi dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, beberapa waktu lalu, yang mengemukakan pihaknya akan membuat peta jalan pembangunan manusia.

"Logikanya terbalik, harusnya pembuatan peta jalan pembangunan manusia dilakukan pertama kali sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ini malah fokus dulu ke infrastruktur," paparnya.

Sukamta menjelaskan, sejak awal anggaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2014-2019 sebesar Rp 5000 triliun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks daya saing Indonesia di kancah global.

Namun, ia mengemukakan meski Human Development Index Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih di bawah beberapa negara ASEAN.

Sukamta mengakui pembangunan infrastruktur berdampak pada pembangunan manusia, daerah terpencil antara lain bisa terakses pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi semestinya pembangunan manusia dan peningkatan kemampuan produksinya lebih diutamakan dari pada penunjangnya.

"Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan manusia yang akan menggunakannya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sejumlah daerah baru banyak yang fokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. (*)

#PKS #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Bagikan