PKS: Kita Enggak Setuju M Taufik Jadi Calon Wakil Gubernur

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 26 Oktober 2018
PKS: Kita Enggak Setuju M Taufik Jadi Calon Wakil Gubernur

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju Ketua DPD DKI Jakara Partai Gerindra, M. Taufik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang maju menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subiato di Pilpres 2019.

"Kalau tanya PKS kita enggak setuju (Taufik jadi calon wakil Gubernur)," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).

Sebab dalam perjanjian awal, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang memiliki hak menduduki kursi orang nomor dua di Jakarta ialah PKS. Dengan begitu PKS menyodorkan dua nama yakni Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

"Kan PKS ada dua pak Agung pak Syaikhu, itu yang rekomensasikan oleh pimpinan sampai hari ini," tutur Suhaimi.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. MP/Asropih.

Mekanisme pengisian posisi Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, partai politik atau gabungan parpol hanya diwajibkan menyodorkan dua kandidat saja.

"Itu yang masih kita pegang dan kemudian kenapa PKS mencalonkan dua nama. Namanya siapa Agung Yulianto sebagai sekertaris DPW sama Syaikhu. Karena kita sudah beranggapan itu final komunikasi politik," cetusnya.

Suhaimi pun mengaku belum ada komunikasi dengan partai berlambang kepala burung garuda terkait wagub DKI Jakart. Sebab dirinya masih ngotot bahwa kursi wagub diisi oleh PKS.

"Kalau kita di fraksi. Kalo di DPW kita masih pegang pada penjelasan awal, penjelasan awal dari pimpinan kami itu bahwa cawagub DKI Jakarta itu miliknya PKS," tutupnya. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik #PKS #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Bagikan